Kontektualisasi Metode Content Analisys dalam Kasus Mafia Hukum di Indonesia

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Penelitian
Sejak terbongkarnya mafia hukum di Indonesia yang bermula dari laporan Susno Duadji tentang dugaan uang milyaran rupiah di rekening salah seorang pegawai pajak golongan III A, Gayus Tambunan, berita tentang mafia kasus selalu di bahas di semua media baik cetak maupun elektronik di Indonesia. Hampir semua media cetak pada pertengahan mei sampai sekarang berita tentang mafia kasus masih sering dibicarakan. Dengan adanya kenyataan tersebut pada kesempatan ini kami mengambil tema “mafia kasus” sebagai topik utama dalam mengkontektualisasikan metode penelitian Content Analisys (Analisis Isi).
Dalam menganalisis berita tentang mafia pajak di Indoensia, ada lima media massa yang akan dijadikan sebagai instrument untuk menganilis berita, yakni Kompas, Media Indonesia, Suara Merdeka, Republika, dan Kedaulatan Rakyat. Dari kelima media massa tersebut, berita-berita yang menjelaskan tentang mafia hokum akan kami jadikan sebagai objek penelitian dengan menggunakan konsep-konsep metode Conten Analisys.
Adapun variable-varieble yang akan kami jadikan sebagai alat untuk menganalisis media massa adalah editorial media, narasumber, dan focus pemberitaan. Editorial media akan menjelaskan bagaimana berita tersebut ditampilkan dalam halaman media. Dalam variable editorial, ada tiga pembagian yang akan kami jadikan sebagai penjelas variable tersebut, yakni headline, non headline dan opini. Adapun dalam bagian narasumber akan mengidentifikasi pokok berita melalui narasumber yang sering ditampilkan dan dijadikan bahan pemberitaan oleh setiap media. Dalam bagian narasumber ada tiga bagian penjelas, yakni sumber yang berasal dari institusi penegak hokum dan non institusi penegak hukum. Selanjutnya pada bagian narasumber akan mengidentifikasi pokok bahasan berita yang ditampilkan dalam sudut pandang kasus mafia hukum. Adapun sudut pandang yang dapat diambil dari kasus mafia hukum ada tiga macam, yakni dugaan tersangka, proses pemeriksaan, dan penetapan tersangka.

Kebijakan Publik, bagian I

Pendahuluan
Dengan banyaknya Negara-negara yang telah berhasil mendemokarasikan diri, isu depeenening democracy menjadi persoalan yang paling mendasar dalam membangun sebuah Negara yang maju. Agenda depeening democracy saat ini yang paling penting adalah mewujudkan kebjakan public yang unggul. Kebijakan public merupakan wujud konkrit dari proses demokrasi. Oleh karena itu, produk demokrasi yang baik adalah kebijakan public yang unggul.
Dalam konteks Indonesia, semua fenomena yang terjadi di Indonesia, mulai dari kemiskinan, korupsi, merosotnya nilai tukar rupiah, sampai persoalan konflik social dan budaya merupakan konsekuensi dari kebijakan public yang dihasilkan.

ANALISA POLITIK INDONESIA

I. KATA PENGANTAR
Dalam memahami fenomena politik Indonesia yang ditulis oleh para ilmuan politik baik ilmuan asing maupun ilmuan Indonesia, dibutuhkan penjelasan mengenai perspektif yang digunakan oleh para ilmuan politik dan periodesasi kajian politik yang mereka lakukan. Penjelasan analisa politik di Indonesia dari sudut pandang waktu dapat dikategorisasikan dalam dua masa, yakni pada masa awal kemerdekaan hingga massa kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan periode pasca Orde Baru, yakni masa reformasi hingga sekarang. Kedua periodesasi tesebut memilki perbedaan yang karakter dan konteks politik yang sangat mencolok. Pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru karakter politik pada waktu itu masih bersifat sentralistis dan birokratis dalam menjalankan pemerintahan sehingga negara menjadi sangat kuat dan melemahnya kekuatan masyarakat yang ketika belum muncul secara kuat ide-ide demokrasi. Konteks politik pada masa tersebut sangat berpangaruh terhadap perspektif yang digunakan oleh ilmuan politik dalam mendeskripsikan Indonesia. Secara ekplisit, perspektif yang digunakan oleh para ilmuan politik pada masa ini terfokus pada dua sudut pandang, yakni negara dan masyarakat.

Partisipasi Politik Permpuan di Indonesia Dalam Perspektif Feminisme

Tulisan ini memuat dua bagian besar, yakni perspektif feminisme dan penggunaan perspektif feminisme dalam menganalisa fenomena politik yang pada kesempatan ini penulis ingin mengangkat isu Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Dalam bagian perspektif feminisme, akan dijelaskan latar belakang munculnya feminisme, karakter dasar dalam memahami prespektif feminisme, dan bagaimana menggunakan perspektif feminisme untuk mengkonstruksi sebuah wacana. Pada bagian Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, secara implisit dapat dipahami bagaimana penulis mengkonstruksi sebuah wacana dengan menggunakan perspektif feminisme.

Impeachment Boediono: “People Power” Alternatif Terakhir

Terkait kasus century, berdasarkan analisis data dan keterangan saksi – mulai proses akuisisi, merger, pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), hingga penyertaan modal sementara (PMS) – menununjukkan BI yang waktu itu diketuai oleh Boediono menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas pengucuran dana bailout sebesar Rp6,762 Trilyun. Hasil itu diperkuat dengan testimuni mantan Kabareskrin Susno Duajdi yang memberikan penjelasan mengenai alasan beliau tidak memprioritaskan penyidikan bailout karena pihak yang disidik ada yang sedang mengikuti pilpers.

METODOLOGI ILMU, REVIEW BUKU: “MEMBONGKAR GURITA CIKEAS”

Dalam mereview buku Membongkar Gurita Cikeas tulisan George Yunus Aditjondro, saya akan mejelaskan dua aspek penting yang akan digali dalam review tersebut, yakni bagaimana penulis membangun argumen dalam tulisannya melalui metodologi penelitian dan metodologi ilmu yang digunakan. Tulisan ini terlebih dahulu akan melacak bagaimana penulis buku tersebut menyusun gagasan melalui data-data digali berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, akan dijelaskan bagaimana penulis buku tersebut merangkai argumennya berdasarkan metodologi ilmu yang digunakan sehingga sampai pada suatu kesimpulan dalam kajian politiknya.

TAWASSUL ITU SYIRIK???? SALAH BESAR!!!!!!

Sebelum kita bahas lebih jauh lagi hukum tawassul, lebik bijak kalo kita samakan terlebih dahulu definisi tawassul yang sebenarnya. Dilihat dari asal katanya, tawassul mempunyai arti perantara. Secara istilah, tawassul merupakan ritual do’a melalui orang yang meninggal. Bukan berarti kita meminta pada orang yang telah mati, melainkan menjadikan orang yang telang mati tersebut sebagai perantara untuk berdoa. Sedangkan yang memberikan manfaat dan madlarat tetap Allah SWT. Hal inilah yang sering kali banyak kalangan islam tertentu mengkafirkan orang yang melakukan tawassul, karena dinilai meminta sesuatu pada selain Allah sehingga orang yang melakukan tawassul dihukumi syirik.

CIVIL SOCIETY : SEBAGAI ASOSIASI MASYARAKAT

Civil Society selain dipahami sebagai ruang publik, gerakan sosial, serta nilai juga dapat dipahami sebagai asosiasi. Dalam hal ini, konsep asosiasi ini merupakan inti dari pemahaman civil society karena memberi kuasa pada rakyat untuk bergabung menjadi sebuah aksi kolektivitas sosial yang kemudian menjadi aktor intemediari yang dapat melakukan resistensi kepada negara dengan menempatkan kelompok – kelompok sosial yang ada sebagai perantara antara negara dan masyarakat. Konsep Tocquevillean memandang bahwa konsep asosiasi dalam civil society ini sebagai suatu komunitas yang luas yang didalamnya tumbuh rasa kepercayaan yang tinggi sehingga masing – masing anggota komunitas tersebut punya keterikatan / inherensitas antar anggota yang nantinya berdampak pada partisipasi publik untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Senada dengan konsep Tocquevillean, Putnam melalui teorisasinya mengatakan bahwa modal sosial pada hakikatnya merupakan praktik dari asosiasi dengan mengembangkan kapasitas untuk kemadirian serta partisipasi masyarakat sebagai warga negara.

STABILISASI VS DEMOKRATISASI

Dalam kehidupan bernegara, stabilitas politik merupakan syarat fundamental untuk menopang elemen – elemen pembangun negara itu sendiri seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun stabilitas politik sendiri terdiri dari dua inti pokok yakni partisipasi politik dan pelembagaan institusi negara. Kedua faktor tersebut sangat menentukan maju mundurnya stabilitas politik negara. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa jika stabilitas politik meningkat maka kompleksitas, otonomi, adaptabilitas, dan koherensi pranata politik akan mengikutinya sehingga selain stabilitas politik maka sistem politik yang dibangun akan tetap berdiri tegak. Dalam hal ini, kedua faktor dari stabilitas politik tersebut akan dibahas satu persatu antara lain.

FENOMENA POLITIK SHADOW STATE (NEGARA BAYANGAN)

Berangkat dari pemahaman teori mengenai munculnya fenomena shadow state dan informal economy yang dicetuskan oleh William Reno (1995) dan Barbara Harriss – White (2003) yang terjadi di Sierra Leone dan India . Fenomena shadow state dan informal economy secara sederhana dapat dipahami sebagai fenomena melemahnya fungsi negara (weak state) baik karena perang dan krisis utamanya adalah krisis ekonomi yang mengharuskan negara bertindak cepat dalam pemulihan ekonomi sehingga perlu membangun aliansi strategis dengan para pengusaha. Para pengusaha ini nantinya diberi kewenangan besar oleh negara untuk ikut membantu pemulihan ekonomi sebagai tujuan awalnya namun ke depannya dapat mempengaruhi / mendikte setiap kebijakan negara dikarenakan adanya pertukaran sumber daya finansial oleh pengusaha dan sumber daya kekuasaan oleh negara (informal economy). Selain itu dapat dipahami sebagai adanya kekuasaan (power) yang lebih besar namun sifatnya informal melebihi kekuasaan yang sifatnya formal. Kasus yang terjadi di Pulau Bangka dan Provinsi Banten menjadi menarik untuk dikaji oleh peneliti karena memiliki fenomena yang hampir serupa di dua negara tersebut sehingga menemukan dua teori tersebut dan ingin membuktikannya dalam kasus di Indonesia khususnya Bangka dan Banten.