ANCAMAN LIBERALISME, SALAFY-WAHABI, SEKULARISME TERHADAP EKSISTENSI AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH

Islam datang sebagai rahmat alam semesta, sebagai agama yang sempurna Islam tidak hanya berkutat dalam dunia transenden yang sarat dengan nuansa eskatologis sehingga sama sekali tidak bersentuhan dengan wilayah profan, atau dalam kata lain hanya berkaitan dengan apa yang disebut wilayah vertikal. Namun Islam tampil dengan syari’at yang komprehensif yang mencakup semua sendi kehidupan manusia baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Islam mampu menghasilkan perubahan total dalam setiap lini kehidupan, perubahan-perubahan tersebut dimulai dari perubahan ideologi, pola pikir dan perubahan gaya hidup hingga terwujudnya syari’at sebagai aspek hukum. Penerapan syari’at mutlak dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia, Eksistensinya yang selalu relevan sepanjang zaman mampu untuk menjawab masalah-masalah kekinian dan juga untuk membentengi diri dari rongrongan aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan faham Ahlussunnah Wal jama’ah.

WANITA LEBIH PERKASA DIBANDING PRIA

Asumsi umum bahwa pria memiliki kelebihan lebih kuat dari wanita ternyata tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Pria lebih kuat dari wanita ternyata hanya dilihat dari segi kekuatan otot saja. Otot pria secara umum memang lebih besar dari wanita sehingga pria identik dengan pekerjaan berat. Namun, kekuatan otot pria tidak terbukti jika sudah diatas ranjang. Pria akan takluk dengan keperkasaan seorang wanita yang memiliki kekuatan seks lebih lama. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para pakar seksologi seperti Paul H. Gebhard, Henry Gray, June Machover Reinisch, serta Zev Wanderer dan David Radell

DILEMA PENERAPAN WACANA GOOD GOVERNANCE

Terminologi Good Governance diperkenalkan oleh Bank Dunia dalam publikasinya Sub Saharan Africa : From Crisis to Sustainable Growth pada tahun 1989. Wacana ini memiliki tujuan untuk “memberdayakan masyarakat umum” yang ada di Benua Afrika. Wacana Good Governance sendiri yang bergulir pada dekade tahun 90-an tentunya tidak lepas dari perubahan peta politik dunia yang begitu dinamis kala itu. Adapun perubahan – perubahan tersebut ditengarai disebabkan oleh tiga faktor antara lain hilangnya legitimasi, keruntuhan ekonomi, dan protes rakyat[1]. Dalam hal legitimasi kekuasaan, umumnya dalam pola perpolitikan di negara – negara Afrika menganut sistem kediktatoran dan menganut sistem partai tunggal meniru sistem pemerintahan komunis yang ada di Eropa Timur, sehingga ketika medio tahun 1980-an, kemunduran kehidupan perpolitikan yang dialami negara – negara komunis di Eropa Timur yang berujung pada runtuhnya Uni Soviet pada dekade tahun 1990-an turut berimbas dalam kehidupan politik negara – negara Afrika sehingga kemudian muncul pergolakan rakyat karena kesulitan ekonomi domestik yang begitu hebat serta kehidupan perpolitikan yang kacau balau dikarenakan pemerintah (government) gagal dalam mengelola negara.

RELASI ANTAR LEMBAGA INSTITUSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KORUPSI

I. PENGANTAR

Dalam sejarah kemerdekaaan Indonesia telah banyak lembaga yang khusus menangani masalah korupsi meliputi aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan pihak kepolisian. Sejak awal kemerdekaan persoalan korupsi telah menjadi perhatian khusus dan upaya pemberantasaanya yang secara legal formal juga telah dinyatakan secara eksplisit dalam berbagai produk perundang-undangan.

Meskipun sudah dibentuk institusi negara yang menangani persoalan korupsi, tetapi konsistensi pelaksanaannya masih dipertanyakan dan dinilai tidak efektif dan tidak efisien dalam memberantas korupsi yang semakain merajalela sehingga pemerintah membentuk lembaga baru yang lebih independen sebagai penyempurnaan atas lembaga dan produk perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Cyber Politik : Komunikasi Politik Melalui Media Ineternet

1. A. Konseptual

Komunikasi politik sekarang telah mengalami perkembangan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu perkembangan komunikasi politik. Tidak hanya secara konvensional dengan cara bertemu langsung dengan cara face to face tetapi banyak cara yang dapat digunakan. Salah satunya menggunakan media internet. Beberapa layanan yang ada seperti e-mail, internet, teleconference, net-meeting, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi politik dari bertemu secara langsung menjadi tanpa terbatas jarak. Ruang cyber memberikan inovasi berkomunikasi dan memperoleh informasi, hal ini sedikit menggeser keberadaan media cetak.

Cyberspace berasal dari bahasa Yunani, kubernan, yaitu ruang maya tanpa batas, imajinatif dan dapat dihayati melalui perwujudan virtual. Kata cyber berasal dari kata cybernetics. Pada tahun 1947, Norbert Wiener menggunakan istilah ini untuk mendefinisikan sebuah bidang ilmu yang terkait dengan elektro, matematika, biologi, neurofisiologi, antropologi, dan psikologi.[1]

Terdapat beberapa definisi dari cyberspace, antara lain:

• Cyberspace adalah sebuah halusinasi yang dialami oleh jutaan orang setiap hari (berupa) representasi grafis yang sangat kompleks dan data di dalam sistem pikiran manusia yang diabstraksikan melalui bank data setiap komputer”. (Gibson, Neuromancer 1993).

• Cyberspace adalah sebuah ‘ruang imaiiner’ atau ‘maya’ yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial dengan cara yang baru. (Howard Rheingold)

KONTESTASI IDEOLOGI DI INDONESIA: ISLAM, SEKULER, DAN MODERAT

Awal terjadinya Piagam Jakarta yaitu pada saat dimulainya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menentukan dasar Negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI tersebut terdapat proses perdebatan dan perbedaan pendapat yang dipengaruhi oleh tiga macam ideologi, yaitu: Pertama, ideologi kebangsaan; Kedua, ideolog;Islam dan Ketiga, ideologi Barat Modern sekuler.

Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh pemerintah Jepang sebagai upaya pelaksanaan janji mereka tentang kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Radjiman Widjodiningrat. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno, salah seorang anggota, menyampaikan usulan fundamen filsafat negara, yang dikenal dengan Pancasila.

.

Sex Party

My name is Nadya. I was the girl of Chinese descent fair-complexioned. My body is not too high is only about 155 cm and weight 45 cm. Medium-sized breasts, about 34B. I am 22 years old now and I live in the suburbs of Jakarta. I’m actually not a seducer of women. However I often hear from college friends that I am among girls who look sexy and often made the boys his Adam’s apple bob.Especially I like wearing baggy shirts, so if I bent my breast mound is often seen wrapped in my favorite black bra. In my own home, after showers, I always just wrapped my body with a blue bath robe terry young. Often due out doused cold water, making my milk nipples behind kimono printed. Own bathroom located in the living room, and often when I showered, my sister boyfriend hung out her. Although I never thought Photo, but often I see him swallowing if he see me just wrapping up a bath robe. My father was a dealer who will be dispatched workers abroad. Often there are workers men and women stayed at home before departure abroad. On Sunday, dad just brought home 3 of male workers aged about 20 years that I knew named Maman, Yadi, and Mulyo.

Upaya Memahami Modernitas Sebagai Sebuah Aspek Perubahan Politik di Dalam Dinamika Masyarakat Dunia

Di dalam sejarah kehidupan di dunia ini, manusia tidak pernah lepas dari berbagai aspek yang memperngaruhi perkembangannya untuk mencapai sebuah ide yang universalitas yakni berupaya menuju masyarakat yang bertatanan baik secara ekonomi, sosial dan politik. Di dalam perkembangan manusia terdapat berbagai dinamika yang di pengaruhi oleh paham maupun ideologi yang anut. Pada tataran ini, perkembangan masyarakat di pengaruhi oleh perang gagasan yang di ciptakan oleh para intelektual yang pada akhirnya mempengaurhi tataran kehidupan masyarakat pada level makro hingga mikro, sehingga membuat perubahan yang mendasar, tak terkecuali kehidupan politik. Salah satu teori yang banyak berpengaruh pada awal 1960an adalah teori modernitas. Teori tentang modernitas ini telah memberi banyak pengaruh dalam aspek perubahan politik masyarakat dunia.

Kupas Tuntas Tentang Onani:Hukum Onani dalam Syariat Islam serta Bahaya Yang Akan Ditimbulkan

Onani dalam istilah bahasa Arab menggunakan kata Istimna yang artinya usaha untuk mengeluar mani. Menurut keterangan yang ada di Injil, istilah Onani berasal dari nama anak Judas yang bernama Onan. Ia disuruh olah ayahnya untuk menyetubuhi istri kakaknya, karena ia tidak berani dan birahinya telah memuncak sehingga Ia memuskan dirinya dengan mengelurkan sperma dengan tanganya sendiri sehinngga istilah Onani merupakan penisbatan terhadap Onan.  Onani merupakan  aktifitas extra yang biasa dilakukan oleh kawula muda untuk memenuhi hasrat yang telah terpendam dan tidak mampu untuk disalur secara sah sehingga mengambil cara alternative dengan Onani. Onani tidak hanya terjadi pada laki-laki saja namun perempuan juga bisa melakukan onani yaitu biasanya dengan mengosok-gosok arena bidril atau klitoris dengan sentuhan erotis sehingga timbulah kenikmatan. Namun intensitas perempuan tidak sebanyak yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.

Kabinet Bersatu II:Antara Profesionalitas dan Kepentingan Politik

Presiden Bambang Sosilo Yudhoyono telah mangkhiri panggung sinetron Cikeas dalam menentuan para mentri yang akan membantunya dalam lima tahun kedepan. Hampir semua yang dipanggil oleh SBY semua terpilih dan menempati pos-pos departemen yang telah ditentuakan. Sebenarnya proses rekretmen yang dilakukan SBY bukanlah audisi yang mentri sebagaimana yang dikabarkan di media massa, tapi semua preses seleksi lewat wawancara, tes psikotes atau tes kesehatan hanyalah formalitas SBY agar masyarakat memahami bahwa proses rekrutmen mentri dilakukan secara ketat lewat seleksi yang telah ditentukan. Terlepas dari proses rekrutmen mentri, kabinet bersatu II didominasi oleh orang-orang partai, yakni 21 dari 34 orang mentri merupakan perwakilan partai sehingga cabinet bersatu II lebih tepat disebut sebagi cabinet politikus (61%) disbanding kabinet professional (39%)[1].