Santrikeren's Blog

intelektualitas dalam genggaman santri

AMIN RAIS:KRITIKAN NEOLIBERALISME DI INDONESIA

amin raisNeokolonialisme bukanlah istilah khayalan yang diciptakan oleh Presiden Sukarno, Ia (neokolonialisme) itu nyata. Kita merasakannya tatkala kita hidup berada di bawah kontrol agen – agen yang dikendalikan oleh mantan penjajah kita[1]”.

Kutipan di atas merupakan suatu indikasi awal gerakan model “penjajahan” baru yang dilakukan oleh negara – negara barat atas negara – negara dunia ketiga dalam hal ini adalah Indonesia pada masa post Asian Springs (Kebangkitan Negara – negara Benua Asia pada tahun 1945) yakni awal masa 1960-an. Pada masa itu, Presiden Soekarno sebenarnya telah “mengendus” adanya early signs model penjajahan baru ala negara – negara Barat, akan tetapi konspirasi barat dengan rezim militer kemudian menjatuhkan Soekarno dari tampuk kekuasaan atas nama demokratisasi Indonesia yang sejatinya merupakan awal dari imperialisasi ekonomi serta gerakan neoliberalisme Indonesia.

Adapun perumusan neoliberalisme dilakukan antara Pemerintah Amerika Serikat beserta lembaga – lembaga Bretton Woods macam IMF, World Bank, dll ini sudah tertera di Washington Consensus yang mana itu merupakan “nasihat sakral” perumusan ekonomi yang mampu “mensejahterakan rakyat” di negara dunia ketiga dikala itu keadaan perekonomian sedang hancur akibat inflasi ekonomi yang berkepanjangan serta kekacauan politik yang begitu hebat turut memperburuk keadaan negara tersebut. Melihat realita yang terjadi di negara – negara dunia ketiga, negara barat “mencium” potensi untuk melakukan aksi – aksi filantropis dengan menawarkan bantuan ekonomi besar – besaran kepada negara – negara tersebut disertai menawarkan nasihat sakral ekonomi yang diklaim barat sanggup mensejahterakan perekonomian rakyat. Tentu saja, dalam hal ini negara – negara dunia ketiga seperti Indonesia menerima secara mentah – mentah nasihat tersebut tampak melihat jauh ke depan dampak dari “nasihat” tersebut.

Adapun implementasi dari gerakan neoliberalisme di Indonesia sendiri dimulai pada saat rezim Orde Baru berkuasa. Melalui Mafia Berkeley (Emil Salim dkk) yang merupakan agen – agen ekonomi negara – negara barat di Indonesia, perekonoman Indonesia diatur sedemikian rupa agar “menurut” kepada Barat yakni adanya privatisasi ekonomi, pembukaan pasar, serta pengelolaan sektor sumber daya alam seperti hasil mineral dan tambang diserahkan kepada perusahan – perusahan Barat seperti Caltex, Exxon Mobile, ConocoPhillips di sektor migas dan Freeport di sektor tambang. Untuk menghindari stigma munculnya dominasi barat terhadap hasil bumi Indonesia maka perusahaan – perusahaan Barat mengadakan joint venture dimana mengadakan kerjasama dengan perusahaan negara macam Pertamina, PGN, dll. Akan tetapi tetap saja, barat memperoleh porsi yang besar dari hasil tambang tersebut. Hal itu pun berlaku sampai Pemerintahan Yudhoyono dimana pemerintah “impoten” menghadapi dominasi Barat terhadap hasil tambang Indonesia.

Adapun ekonomi neoliberalisme yang selama ini diwujudkan di Indonesia dalam berbagai hal antara lain sebagai berikut.

1) Korporasi

Korporasi – korporasi negara – negara barat / maju selama ini tidak hanya menjalankan fungsi investasi semata akan tetapi juga merupakan kepanjangan hegemoni negara maju atas berkembang. Semisal Pemerintah mengeluarkan UU No 25 tahun 2007 yang sesungguhnya itu merupakan regulasi yang didikte oleh negara barat untuk perbaikan perekonomian Indonesia sehingga Pemerintah selama ini “menurut” pada Barat karena ketergantungan negara ini yang besar sehingga negara – negara barat / maju untuk menguasai Indonesia.

2) Free Trade Area

Zona ekonomi bebas dapat diibaratkan sebagai “pijakan” pertama negara barat untuk menguasai ekonomi Indonesia dari belakang seperti pembukaan zona ekonomi Batam, Bintan, serta pembukaan zona integrasi Sijori (Singapura – Johor – Riau) yang sesungguhnya akan mematikan sektor mikro usaha ekonomi rakyat yang berkembang sehingga secara perlahan – lahan sektor ekonomi lokal akan tumpul dan digantikan dengan ekonomi liberal karena tidak mampu bersaing dengan produk – produk luar negeri.

3) Regulasi

Selama ini Pemerintah RI selalu saja mengeluarkan UU ekonomi yang sarat akan nilai liberal seperti UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 21 tahun 2001 tentang Minyak & Gas, PP No. 2 tahun 2008 tentang Kehutanan, dll yang semua ini memihak pro barat sehingga praktik ekonomi liberal tumbuh dengan sumbur bak cendawan di musim hujan karena payung hukum yang “melegitimasi” kegiatan imperialisme ekonomi oleh perusahaan – perusahaan Barat. Pemerintah pun memble dengan perusahaan barat ini karena hasil imbal pajak yang mereka setorkan begitu besar masuk ke kas APBN, tak sebegitu besar dengan hasil pajak yang mereka setorkan lebih besar ke negara asal perusahaan tersebut. Walaupun disinyalir bahwa terjadi kerusakan alam yang begitu hebat akibat eksploitasi besar – besaran negara barat tersebut.

Adapun pemikiran kritis Amien Rais dalam menanggapi semakin merajalelanya praktik ekonomi liberal ini antara lain.

1) Ekonomi Pancasila

Selama ini struktur ekonomi yang dibangun di bumi Indonesia ini sangat market friendly oriented sehingga praktik ekonomi neoliberalisme di Indonesia oleh korporasi – korporasi Barat yang merupakan kepanjangan tangan dari negara barat / maju untuk menguasai bangunan perekonomia Indonesia. Sebagai contoh kini akibat dari praktik ekonomi neoliberal, hanya 1/6 penduduk dunia khususnya negara berkembang macam Indonesia hanya memperoleh pendapatan kurang dari satu dollar AS perharinya sehingga “nasihat sakral” yang digembar – gemborkan oleh negara – negara maju ampuh dalam mensejahterkan rakyat kebanyakan justru sebaliknya mensengsarakan masyarakat di dunia ketiga. Maka alangkah baiknya, pedoman dasar untuk membangun perekonomian bangsa kini carut marut adalah Pasal 33 UUD 1945 serta Pancasila khususnya sila ke 5 dimana rakyat disejahterakan secara besar – besarnya dengan memanfaatkan hasil bumi, air, dan tanah Indonesia bukannya negara asing yang menikmatinya dengan menghasilkan kerusakan ekologi lingkungan alam Indonesia yang begitu besar dan tak mungkin pulih dengan waktu singkat tetapi berpuluh – puluh tahun untuk mengembalikan tatanan lingkungan seperti sedia kala.

2) Nasionalisasi

Pemerintah harus sadar bahwa untuk menghentikan praktik ekonomi neoliberal yang begitu besar yang dilakukan oleh korporasi asing, hendaknya pemerintah mulai berpikir untuk mengkaji memiliki perusahaan asing tersebut dengan membeli saham serta obligasinya dari negara asal dengan menjadikannya sebagai BUMN sehingga sektor ekonomi vital seperti migas, mineral, dll akan dimiliki negara seluruhnya bukan berbagi dengan negara asing yang porsinya lebih besar hasil tambangnya. Maka niscaya kesejahteraan rakyat akan lebih membaik bila negara berani mengambil langkah nasionalisasi ini.

Sebagai contohnya, Pemerintah harus mengkaji ulang kontrak Freeport yang memiliki izin usaha sampai 25 tahun serta Exxon Mobile yang masih saja beroperasi di ladang minyak Cepu padahal kontraknya sudah habis.

3) Pengkajian UU Ekonomi Bermasalah

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa selama ini kebijakan ekonomi Indonesia cenderung liberal seperti penerbitan UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 21 tahun 2001 tentang Minyak & Gas, PP No. 2 tahun 2008 tentang Kehutanan, dll sehingga neoliberalisme mendapat tempat dalam perekonomian Indonesia sehingga diperlukan pengkajian kembali UU yang bermasalah dan tidak sesuai dengan pedoman dasar struktur ekonomi Indonesia yakni Pasal 33 UUD 1945.

Maka, dalam hal ini pemerintah dituntut tegas dalam menghadapi UU ini yang sangat disinyalir merupakan kebijakan ekonomi yang telah digariskan oleh pihak asing yang ingin menguasai perekonomian Indonesia ini yang katakanlah perekonomian Indonesia lebih liberal daripada perekonomian negara liberal sendiri karena kebijakan – kebijakan yang dibuat sangat pro barat.

4) Bebas dari Hutang Luar Negeri

Langkah berani sudah dilakukan oleh Pemerintahan Yudhoyono dengan membubarkan lembaga donor Indonesia yakni CGI (Consultative Group Indonesia). Namun, tetap saja Pemerintah tetap mengandalkan hutang dengan World Bank, Asian Development Bank, maupun JBIC (Japan Bank for International Cooperation) untuk menutup defisit anggaran APBN yang tiap tahun semakin besar sehingga dengan leluasa lembaga donor internasional ini mampu mengintervensi perekonomian Indonesia agar terbuka dengan investor asing sehingga turut menambah praktik neoliberalisme. Pemerintah harus secepatnya berani untuk melakukan debt swap yakni negosiasi pembayaran hutang dengan menjalankan progam – progam kemanusiaan bagi rakyat serta mengajukan moratorium hutang dengan negara barat sehingga hutang Indonesia akan semakin mengecil bahkan tidak ada dengan sendirinya.


[1] Amien Rais, Selamatkan Indonesia (2008) Yogyakarta : PPSK UGM Press, hal 19

 

About these ads

6 November 2009 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: