Santrikeren's Blog

intelektualitas dalam genggaman santri

ANALISA POLITIK INDONESIA

I. KATA PENGANTAR
Dalam memahami fenomena politik Indonesia yang ditulis oleh para ilmuan politik baik ilmuan asing maupun ilmuan Indonesia, dibutuhkan penjelasan mengenai perspektif yang digunakan oleh para ilmuan politik dan periodesasi kajian politik yang mereka lakukan. Penjelasan analisa politik di Indonesia dari sudut pandang waktu dapat dikategorisasikan dalam dua masa, yakni pada masa awal kemerdekaan hingga massa kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan periode pasca Orde Baru, yakni masa reformasi hingga sekarang. Kedua periodesasi tesebut memilki perbedaan yang karakter dan konteks politik yang sangat mencolok. Pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru karakter politik pada waktu itu masih bersifat sentralistis dan birokratis dalam menjalankan pemerintahan sehingga negara menjadi sangat kuat dan melemahnya kekuatan masyarakat yang ketika belum muncul secara kuat ide-ide demokrasi. Konteks politik pada masa tersebut sangat berpangaruh terhadap perspektif yang digunakan oleh ilmuan politik dalam mendeskripsikan Indonesia. Secara ekplisit, perspektif yang digunakan oleh para ilmuan politik pada masa ini terfokus pada dua sudut pandang, yakni negara dan masyarakat.
Sedangkan masa selanjutnya, yakni periode saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru (reformasi) hingga saat ini, konteks politik di Indonesia menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, yakni dengan menguatnya ide-ide demokrasi yang diimplementasikan dalam bentuk gerakan sosial pada tahun 1998 menandai hancurnya sistem pemerintahan otoritarianisme Orde Baru menuju pemerintahan demokrasi. Format pemerintahan hubungan pusat dan daerah yang selama Orde Baru sangat sentralistik, pada masa reformasi menjadi desentralistik. Dalam pengelolaan kekuasaan, dispersi kekuasaan tidak hanya bersifat vertical tetapi juga bersifat horizontal sebagaimana lembaga-lembaga sampiran negara seperti KPK, Komnasham, dan lain-lainya. Selain itu, muncul kekuatan-kekuatan baru dalam masyrakat melalui elemen masyarakat sipil, media dan organisasi-organisa non pemerintah yang otonom. Pada masa ini karakter politik terlihat sangat pluralis dengan semakin banyaknya actor politik dalam sistem pemerintahan. Pada masa ini, kebanyakan para ilmuan politik menggunakan dua perspektif, yakni perspektif structural dan agensi. Dalam prespektif structural, cara pandang tersebut sangat berkaitan dengan konteks yang ada pada masa ini yang sudah tidak lagi memahami fenomena politik dengan menfokuskan pada actor negara, melainkan dengan melihat actor yang lebih luas, yakni masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat luar negeri yang memiliki implikasi secara langsung terhadap kondisi politik di Indonesia. Selanjutnya, perspektif agensi merupakan cara pandang yang menfokuskan pad aide atau gagasan actor-aktor politik atau kelompok-kelompok masyarakat yang mempengaruhi keadaan politik Indonesia.
Kategorisasi masa atau periode dalam memahami fenomena politik di Indonesia merupakan cara pengelompokan yang paling efektif. Hal ini disebabkan karena pada periode awal, yaitu semenjak proklamasi kemerdekaan hingga rezim Orde Baru memiliki kesamaan konteks yang pada waktu itu negara mejadi eleman sentral dalam proses pemerintahan di Indonesia meskipun pada zaman Orde Baru pernah diterapkan sistem demokrasi parlementer tetapi kekasaan presiden masih sangat sentral. Berbeda halnya dengan kondisi pasca Orde baru yang sudah tidak ada lagi actor tunggal yang memainkan peran sentral dalam proses politik di Indonesia karekteristik pemerintahan telah berubah dari otoriter ke demokrasi. Sehubungan dengan kategerosasi periode, para ilmuan politikpun menyesuaikan dengan konteks pada periode tersebut sehingga pada masa proklasai hingga kemerdekaan, perspektif yang paling cocok untuk digunakan dengan sudut pandang negara dan masyarakat. Penulis yang memfokuskan pada kajian negara adalah Ben Anderson dengan state qua statenya, Karl Jacson dengan sebutan bureaucratic politynya, AS Hikam beserta Herbert Feith yang menjelaskan dengan istilah rezim otoriter birokratik dan State Corporatism. Sedangkan penulis yang menggunakan perspektif masyarakat adalah Clifford Geertz dengan kategorisasi santri abangan dan priyayi dan Vedi Hadis dalam Islamic population in Indonesia. Sedangkan pada masa setelah itu, perspektif yang digunakan berubah menggunakan sudut pandang structural dan agensi. Tulisan yang menjelaskan dengan perspektif structural adalah Anders Uhlin dan Eric Hierarij dalam Interpretasi Jatuhnya Rezim Orde Baru, Priyambudi dalam Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. Selanjutnya penulis yang menggunakan pendekatan agensi adalah Jim Schiller yang berjudul ”Indonesia (Mulai) Tahun 1999: Hidup Tanpa Kepastian” dan tulisan Cornelis Lay “Potensi Konflik Antara DPRD dan Birokrasi di Daerah” dalam Perebuahan Politik Pasca Rezim Orde Baru. Namun tulisan ini akan dibuka dengan penjeleasan Max Line tentang Indonesianis sebagai penjelasan menganai perkembngan analisasa politik di Indonesia dari orang-orang asing.

II. PEMBAHASAN
Membaca Politik Indonesia dari para Indonesianis (Max Line)
Dalam memahami fenomena politik di Indenesia, sering ditemukan kajian analisa politik yang berasal dari ilmuan politik asing yan melakukan penelitian tentang kajian politik Indonesia. Mereka sering disebut dengan Indonesianis, yakni orang asing ysng melakukan penelitian politik Indonesia. Yang menjadi pertanyaan mengapa kajian politik Indonesia justru dihasilkan oleh para Indonesianis? Ada 2 faktor penting yang membuat ilmuan politik Indonesia bukan berasal dari orang pribumi. Pertama, rezim orde baru yang sering melakukan cara-cara represif dan memiliki otorititas yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya membuat ruang ilmuan sosial menjadi terbatas sehingga kesulitan dalam melakukan kajian-kajian politik di Indonesia. Kedua, kebanyakan para ilmuan politik non-Indonesia menjadikan tulisan-tulisan tokoh Indonesia hanya sebagai objek penelitian bukan sebagai bahan rujukan.
Dilihat dari masa penelitian yang dihasilkan, Indonesianis dapat dikelompokkan kedalam tiga periodesasi, 1960-an, 1980-an, dan masa kontemporer. Pada masa 1980-an, Para Indonesianis yang meneliti fenomena politik di Indonesia adalah Herber Feith, Lance Castle, Benedict Anderson, serta Harold Crouch. Pada masa ini, penelitian dilakukan melalui pendekatan prilaku partai politik sebagaimana Herber Feith, seorang indonesianis asal Australia yang melihat bahwa ada dua kutub kekuatan dalam pemerintahan parlementer, yakni solidarity maker yang berasal dari kelompok nasionalis PNI yang dipelopori Bung Karno dan administrative maker yang merpresentasikan kelompok M. Hatta, M. Natsir, dsb.
Pada masa 1980-an, Indonesianis yang meneliti fenomena politik di Indonesia adalah Richard Robison, Heather Sutherland, Karl D Jackson, serta R. William Liddle. Pada masa ini, focus penelitian bukan lagi hanya terpaku pada prilaku partai politik namun juga memfokuskan dengan melihat kelas-kelas ekonomi, elit-elit bisnis yang dihubungkan dengan kegiatan politik di Indonesia sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ricard Robinson dalam bukunya yang berjudul The Rise of Capitalism in Indonesia.
Pada massa kontemporer, muncul nama-nama Indonesianis seperti Max Lane, Gerry van Klinken, dan ilmuan politik asal Indonesia sendiri seperti Vedi Hadis, Jusuf Wanandi, dan lain-lain. Pada masa ini, sudah mulai muncul Indonesianis yang menggunakan analisis struktural-marxis seperti Vedi Hadis. Ia hampir sama dengan Robinson yaitu memfokuskan pada kaitannya antara kegiatan ekonomi dengan politik, namun Vedi lebih menyoroti gerakan kaum buruh yang dia anggap mempunyai peran penting dalam mengkerangkai pentas politik Indonesia. Selain itu, gagasan peneliti pada masa ini juga sudah tidak lagi hanya memfokuskan objek kajiannya pada kelompok elit semata, namun mulai memfokuskan pada keadaan di akar rumput masyarakat seperti pergerakan serikat buruh.

A) Periode Awal (1945-1998)
1). Perspektif Negara
a). Old State, New Society : Indonesia’s New Order In Comparative Historical Perspective (Benedict Anderson)
Dengan adanya lembaga-lembaga Negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), sering kali pemahaman tentang bangsa dan Negara dijadikan sebuah satu paket istilah negara-bangsa (nation-state). Padahal, kedua konsep ini memiliki kesejarahan, isi, dan kepentingan yang berbeda. Dalam sejarah berdirinya Negara, sering kali ditemukan model-medel negara kerajaan yang sebenarnya tidak lahir atas persamaan bahasa, adat istiadat,dan kesejarahan, melainkan dibentuk oleh pusat-pusat monarki, karena itu kaisar-kaisar yang berpusat di Tiongkok, Rusia, dan Inggris misalnya, merebut dirinya sebagai Putra Langit, Tsar , dan Ratu seluruh Inggris dan Hindia. Dengan demikian, Negara bukanlah sebuah entitas yang selalu diikuti oleh lahirnya sebuah bangsa.
Di Negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, Negara dan bangsa bukanlah merupakan suatu konsep yang lahir secara bersama-sama dan menjadi sebuah entitas yang padu. Di Negara-negara yang telahg lama dikuasai oleh Negara colonial, lembaga Negara telah berkembang pesat sebelum bangsa tersebut dilahirkan sehingga ketika Negara tersebut berhasil memerdekakan diri muncullah istilah Old State sebagai lembaga Negara warisan colonial dan New Society yang diimaginasikan sebagai sebuah entitas masyarakat baru yang memilki struktur sosial dan budaya yang baru juga.
Dalam konteks kesejarahan, Indonesia pertamakali lahir dengan kedatangan bangsa Belanda mealalui perusahaan dagang kompeni VOC (Vereenigde Ootstindische Compagnie) pada abad ke -17. Dari sudut pandang pusatnya di Amsterdam, VOC hanya sebagai usaha bisnis, namun dengan melihat kegiatanya di Indonesia, VOC telah memainkan perannya sebagai lembaga negara dengan menyelenggarakan tentara, perjanjian, pajak, menghukum para pelanggar hokum, dan lain-lain. Sebagai fungsi Negara, VOC menyelenggarakan lembaga Negara dengan merekrut orang-orang pribumi sebagai pegawai negeri dengan jumlah yang sangat besar dalam birokrasi pemerintahan Hindia-Belanda atau disebut dengan istilah Bemstenstaat.
Pada tanggal 17 agustus 1945, Indonesia masuk dalam sejarah baru setelah Sukarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, secara aklamasi, Sokarno ditunjuk oleh anggota PPKI untuk mendduduki jabatan yang sama sekali baru, yakni kepresidenan. Dengan demikian, Sukarno secara formal menyatukan kepemimpinan bangsa yang baru ini dengan kepemimpinan dari suatu lembaga negara yang lama. Sejak saat itu, mulai tahun 1945-1949, sebenarnya ada dua lembaga yang berfungsi di Indonesia, yakni lembaga Republik yang masih baru lahir dan pegawai pemerintah Hindia-Belanda dalam Bemstenstaat. Dengan adanya lembaga campuran tersebut, lembaga Negara Indonesia sangat rawan adanya perseturuan antara kedua aparat Negara tersebut sehingga Indonesia yang awalnya menjadi Negara federal R.I.S berubah menjadi Negara kesatuan Indonesia.
Indonesia mengalami ketimpangan politik pasca pengukuhan kemerdekaan oleh pihak Belanda pada masa demokrasi parlementer, yakni belum adanya actor yang kuat dalam dalam pemerintahan Indonesia. Saat itu tidak ada partai politik yang dominan karena partai terjebak dalam perang ideologi, serta birokrasi yang masih belum professional seperti massa kolonial sehingga pada massa demokrasi terpimpin muncullah tiga actor besar dalam politik Indonesia, yakni PKI, Presiden Sukarno, dan Angkatan Bersenjata. Ketiga actor tersebut memiliki pengaruh besar dala perpolitikan Negara sehingga masing-masing berpeluang membangun kemitraan satu sama lain sehingga menimbulkan intrik-intrik politis tertentu diantara ketiga actor tersebut untuk mendominasi perpolitikan negara. Puncaknya, pasca kegagalan kudeta G 30 S PKI serta Supersemar ditandai dengan lengsernya Presiden Soekarno dari tumpuk kekuasaan serta digantikan dengan Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto menyadari bahwa pasca orde lama berkuasa, keadaan perekonomian negara pun memburuk ditandai dengan hyperinflasi yang hebat. Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah strategis perbaikan ekonomi Indonesia dengan resep dari Prof. Widjojo Nitisastro, selain itu, stabilitas politik pun mutlak menjadi syarat utama perbaikan ekonomi yakni dengan floating mass, dwi fungsi ABRI, operasi khusus oleh Jenderal Ali Murtopo, penyederhanaan partai, serta prinsip monoloyalitas bagi birokrat. Hasilnya pun dapat dilihat keadaan perekonomian membaik serta “stabilitas politik” pun terjaga. Namun di satu sisi, Indonesia dibawah pimpinan Orde Baru tak ubahnya seperti negara kolonial dimana negara hanya mementingkan dirinya sendiri sebagai lembaga super power (state qua state) serta kebijakan – kebijakan kepada masyarakat pun terkadang kurang berpihak pada rakyat bahkan menindas seperti pemberangusan pers, perlakuan diskriminatif pada etnis Tionghoa, proses peradilan yang tidak adil, serta aksi intimidasi negara yang dilakukan Kopkamtib dan Bakin. Dalam hal ini, dapat ditarik benang merah bahwa warisan kolonial mengenai cara berpraktik sebagai entitas suatu negara modern masih berlaku dan dijadikan acuan dalam bernegara semasa pemerintahan Orde Baru.
b). Bureucratic Polity and Patrimonial State
(Karl D.Jackson)
Karl D. JACKSON dalam bukunya yang berjudul Political Power and Communications in Indonesia menjelaskan fenomena bureaucratic polity yang terjadi di Indonesia pada zaman orde baru dan orde lama sekitar tahun 1970-an. Konsep bureaucratic polity merupakan suatu sistem politik di mana kekuasaan dan partisipasi dalam keputusan-keputusan nasional hampir seluruhnya terbatas pada pegawai negara, khususnya korps perwira dan tingkat tertinggi birokrasi termasuk seorang spesialis dalam administrasi negara yaitu teknokrat. Hal ini menjadikan hilangnya partisipasi masyrakat dalam melahirkan kebijakan nasional sehingga masyarakat hanya terlibat secara mobilitatif dalam politik.
Pada era Presiden Sukarno yaitu semasa orde lama, praktik bureaucratic polity yang melibatkan sekelompok birokrat senior, perwira militer, dan teknokrat terjadi persaingan antar elit-elit tersebut dalam merebutkan pengaruh terhadap Presiden Sukarno. Perebutan pengaruh tersebut sangat jelas terlihat ketika para perwira militer yang berjiwa nasionalis yang juga duduk dalam birokrasi bersaing ideologi dengan PKI yang berfaham komunis dan juga memliki power besar di birokrasi dan memiliki kedekatan dengan Sukarno sehingga lahir konsep NASAKOM (nasional, agama, dan komunis) yang juga dipengaruhi oleh kelompok islam seperti MASYUMI. Dengan demikian kekuatan birokrasi dan militer pada zaman orde lama mampu membatasi kekuasaan presiden sehingga pengambilan keputusan nasional tidak hanya dari presiden tetapi juga mendapatkan pengaruh dan tekanan dari birokrasi dan militer dalam melahirkan kebijakan.
Persaingan antar elit nasional yang melibatkan birokrat dengan militer berhenti sejak zaman orde baru dibawah Presiden Suharto. Hal ini dilakukan sebab dibawah rezim orde baru, kekuatan partai politik yang hilang pada masa orde lama dimunculkan kembali oleh Suharto sebagai koreksi atas kegagalan pemerintahan orde lama yang tidak melibatkan partai politik dalam pengambilan keputusan sehingga tidak mampu mengadopsi kepentingan masyarakat yang diasoisiasikan dengan partai politik. Dengan melihat sember kekuasaan yang ada di birokrasi, Soharto bergabung dengan para elit birokrat dan perwira militer untuk memback-up GOLKAR supaya menang dalam pemilu sehinngga pada pemilu 1971, GOLKAR meraih suara mayoritas 62,8% sehingga mampu berkuasa dalam parlemen. Dengan demikian, GOLKAR menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan yang telah ditentukan oleh sekelompok elit perjabat / birokrat baik sipil dan militer di parlemen dalam lingkar dalam kekuasaan Soharto.
Fenomena buaeucratic polity yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru merupakan bukti kuat bahwa sumber kekuasaan paling besar dalam politik adalah birokrasi. Selain memiliki sumber resource keuangan juga memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengelolaan birokrasi dan administrasi negara. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak bupati dan gubernur yang berasal dari orang-orang elit birokrat dan perwira militer di Indonesia.
Selain itu, ada fenomena patrimonial state di Indonesia pasca kemerdekaan, yakni ada suatu sistem hubungan personal dalam proses rekrutmen kekuasaan. Hal ini dapat dipahami dari adanya sistem kekuasaan tradisional dan adanya budaya patronase dalam masyarakat. Istilah patrimonial state berkaitan erat dengan sistem patronase dalam masyarakat pasca zaman colonial. Patronase merupakan pertalian antara hubungan patron sebagai penguasa yang direpresentasikan oleh kaum bangsawan, agamawan, ataupun keturunan kekuasaan aristokrasi dan client sebagai pihak yang dikuasai, yakni para masyarakat umum yang mayoritas menengah kebawah. Yang menjadi permasalahan adalah ketika loyalitas masyarakat terhadap pihak non formal dari pada lembaga pemerintahan formal.
Dalam perkembangannya, hubungan patronase memiliki dua corak yang berbeda, yakni patronase yang bercorak ororitarianisme dan liberalisme. Hubungan patronase yang otoriter biasanya bersifat tradisional dimana hubungan patronase bersifat satu arah sehingga masyarakat tidak punya kekuatan apapun terhadap pihak patron kecuali harus tunduk kepadanya. Sedangkan hubungan patronase liberalis memungkinkan masyarakat atau client mempunyai daya tawar yang lebih setara dengan patronnya sehingga terjadi hubungan dua arah yang memungkinkan adanya proses transaksi antara patron dan klient.

c). Rezim Otoriter Birokratik
(Muhammad AS Hikam & Herbert Feith)
Istilah Otoritarianisme Birokratik muncul setelah melihat pengalaman-pengalaman dan latar belakang sejarah negara dunia ketiga seperti beberapa negara di Amerika latin yang mengikuti jalan kapitalis dalam proses medenisasi mereka. Hal ini sekaligus juga menjadi kritik terhadap berkuasanya rezim-rezim otoriter diwilayah tersebut seperti Brazil pada tahun 1964, Guatemala, Argentina, Chile, Peru, Bolivia dan seterusnya. Dalam mewujudkan proses modernisasi yang diimplementasikan dalam bentuk industrialisasi, negara OB membentuk sebuah kekuatan dominan yang mampu menghadapi faksi-faksi politik pendukungnya serta masyarakat sipil (civil society). Upaya negara OB dalam membuat kekuatan dominan tersebut dilakukan dengan melibatkan diri disegala bidang kegiatan. Keterlibatan negara tidak hanya dalam politik formal, tetapi masuk merasuk sampai kegiatan-kegiatan ekonomi, social-budaya termasuk ideologi. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat sipil terutama dalam upaya mencegah massa rakyat dari keterlimbatan politik yang terlampau aktif agar proses akselerasi industrialisasi tidak terganggu. Untuk mencegah keterlibatan massa rakyat tersebut diperlukan pengawasan yang ketat, termasuk dengan dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
Pada jenjang administratif, negara OB sangat tergantung terhadap struktur birokratik untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh defernsiasi sebagai salah satu hasil modernisasi. Olaleh karena itu, negara juaga tergantung pada teknokratik yang diperlukan oleh logika industrialisasi dan modernisasi yang memerlukan tumbuhnya suatu kelompok yang ahli dalam aplikasi teknik-teknik efisiensi sebagai penjabaran dari rasionalitas formal. Jadi, proses munculnya negara OB dilihat dari proses modernisasi di wilayah-wilayah kapitalis pinggiran dapat disimpulkan menjadi 3 bagian besar, yakni indusrtriasliasi, pengaktifan massa dibawah, dan tumbhnya perana kerja teknokratik dalam birokrasi-birokrasi public maupun swasta.
Menurut Guiliermo O’donnell Otoriatanisme Birokratik atau OB muncul di negara-negara kapitalis pinggiran pada fase industrialisasi, terlebih ketika perubahan orientasi ekonomi dari ekspansi ekonomi horinzontal lewat impor menuju integrasi vertical melalui industrialisasi yang berorientasi ekspor. Untuk itu, produk-produk domistik manufaktur ditingkatkan dan membuat kebijakan ortodoksi ekonomi. Situasi inilah yang kemudian disebut dengan perluasan (depening) industrialisasi. Untuk menunjang preses industrialisasi, negara OB membutuhkan beberapa hal diantaranya peningkatan keahlian dan kemampuan teknologi, bantuan modal yang lebih besar, serta adanya pasar didalam maupun diluar negeri yang cukup besar untuk menampung produksi sehingga kontribusi investor dan dana asing menjadi penting sekali dalam proses deepening ini. Dalam hal ini ortodoksi dalam kebijakan ekonomi menjadi penting dalam rangka menghadapi krisis ekonomi dan untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan badan-badan pemberi dana internasional. Proses industrialisasi secara logis diiringi dengan pula oleh proses defernsiasi peran-peran dan fungsi-fungsi dalam masyarakat sehingga membawa akibat terhadap semakin besarnya peran yang diemban oleh para teknokrat, karena mereka semakin diperlukan tenaga dan keahliaanya dalam sektor-sektor birokrasi umum (baik sipil maupun militer) ataupun swasta.
Kekuatan dan kelemahan negara OB tergantung pada ketegangan-ketegangan yang sifatnya internal yang tumbuh sebagai akibat dari kondisi-kondisi politik dan ekonomi yang diciptakan untuk memberi keleluasaan investasi-investasi oleh modal dari dari dalam negeri dan asing. Dalam hal ini, kelompok borjuis nasional sebagai penengah antara negara dan investor asing menjadi penting. Kelompok tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memelihara stabiltas ekonomi dan politik dalam negara OB. Kenyataan ini muncul karena hanya kelompok inilah yang mampu bermain dan mengatasi konflik kepentingan anatara negara dan pemilik capital internasional. Dalam konflik semacam ini, negara mempunyai 2 kepentingan: disatu pihak ia memerlukan dukungan modal dari capital internasional untuk memelihara kesinambungan pertumbuhan dalam jangka panjang, tetapi dipihak lain ia senantiasa menghadapi keharusan untuk memperkecil pengaruh modal asing agar stabilitas dalam masyarakat tetap terjaga seiring dengan proses pertumbuhan kapitalisme domestik. Dalam upaya mengorganisasikan konflik-konflik kepentingan tersebut, maka penggunaan jaringan-jaringan korporatis merupakan hal yang sangat sentral dalam negara OB. Terutama dalam upaya untuk menkonsolidasi kekuatan yang mampu menyingkirkan pengaruh massa, maka apa yang disebut sebagai mekanisme korporatisasi negara berperan penting. Korporatisasi negara adalah suatu system penyingkiran sektor massa lewat pengawasan-pengawasan, depolitisasi, serta tekanan-tekanan yang memungkinkan terciptanya stabilitas jangka pendek dan kemungkinan stabilitas jangka panjang yang bisa diperkirakan dalam hubungan-hubungan social yang diperlukan oleh pola-pola baru untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka korporasi tersebut dibutuhkan peranan militer, birokrasi, dan para teknokrat. Kelompok militer diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan bagi negara karena monopolinya terhadap alat-alat pemaksa, sementara birokrasi yang meluas akan menopang kemampuan administrative dan organisatoris bagi kepentingan pengawasan oleh negara. Sementara itu para teknokrat siap memberikan jasa-jasa keahlian mereka dalam bidang-bidang teknologi dan manajemen yang amat diperlukan bukan hanya dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, tng-lebih mearata dalam negara OB. Selain itu juga ada peranan dari burjuasi nasional dan capital internasional.

d) STATE CORPORATISM
Salah satu devinisi state adalah seperangkat organisasi yang diinvestasikan dengan otoritas untuk membuat keputusan yang mengikat rakyat dan beberapa organisasi sehingga termuat didalamnya institusi formal yang legal dan para pejabat (birokrasi, eksekutif, legislatif, polisi, pengadilan, dan badan intelegenci). Meskipun begitu salah satu problem dalam pendevinisian negara adalah batasan antara state dan society yang terlihat kabur karena meinterpretasikan antara agen negara, pejabat, kelompok social lain, dan perseorangan. Hal ini didasarkan pada fenomena patron klien yang terjadi dalam ruang lingkup negara dan ruang lingkup masyarkat sipil.
Berangkat dari devinisi state yang menggambarkan sebuah kekuasaan yang mampu membuat keputusan yang mengikat, maka dari sinilah mincul fenomena korporatisme negara yang memiliki arti sebagai sebuah system kepentingan dimana unsure-unsur yang membentuknya diorganisir kedalam organisasi-organisasi yang terbatas dan bersifat tunggal serta mewajibkan anggotanya, tidak ada kompetisi, secara hirarkis ditata dan diberi izin (kalau tidak diciptakan oleh negara) da diberi hak monopoli untuk untuk mewakili kepentingan dalam bidangnya masing-masing sebagai imbalan atas kesediaan mematuhi control-kontrol tertentu dalam pimpinan mereka dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan.
Dalam sistem corporatisme, negara bukanlah suatu entitas tunggal dengan kepentingan tunggal juga, tetapi negara secara alamiah lebih merupakan sutu entitas yang terbelah, membangun hubungan-hubungan yang terpisah dengan kelompok-kelompok ekonomi dan kaum professional utama (atau kepentingan apapun yang didefinisikan). Keberadaan negara tidak akan terisolasi oleh masyarakat sipil, sebab kehadirannya ditentukan oleh beberapa seri hubungan-hubungan antara negara dan kelompok-kelompok masyrakat.
Dalam mengidentifikasi varian korporatisme, Williamson membagi menjadi dua varian utama yaitu consensual-licensed dan state corporatism. O’donnel menyebutkan pembagian dua varian tersebut denga istilah privatizing dan statising. Dalam varian korporatisme consensual-licensed, keinginan dan daya dorong untuk berorganisasi muncul sebagian besar dari masyrakat, bersifat semi otonom, dan para professional yang sudah mengatur dirinya sendiri mampu melestarikan aktivitasnya yang masih dalam koredor dan prinsip-prinsip aturaan dari pemerintah pusat. Dalam varian korporatisme ini, tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas regim yang didominasi oleh borjuasi dalam rangka menghadapi persaingan internasional. Cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan cara menggandeng dan melibatkan anggota-anggota kelas bawah dalam proses politik dengan member mereka keuntungan. Dalam varian korporatisme state corporatism, daya dorong yang sangat kuat muncul dari atas atas melalui derajat intervensi dari negara sebagai bagian dari sentralisme birokrasi yang berusaha untuk melakukan penetrasi terhadap secara mandalam dan mengontrolnya dengan cara mensubordinasikan negara secara keras. Konteks yang melatar belakangi varian korporatisme ini adalah lemahnya kaum borjuis yang mengandalakan sumber daya eksternal dan kurangnya sumberdaya yang digunakan sehingga tak mampu memenuhi tuntutan kelas bawah dan seringkali mengoranabkan mereka untuk mengejar ertumbuhan ekonomi dam mengukuhkan proses modernisasi. Oleh karena itu nagara dibutuhkan karena untuk menciptakan ketentraman sosialdengan cara menindas dan menutup saluran artikulasi kepentingan kelas bawah secara bebas serta mengakomodasi kepentingan kelas dominan secara terbatas.

2). Perspektif Masyarakat
a) Kategorisasi Masyarakat Jawa : Santri, Abangan, dan Priyayi (Clifford Geerts)
Masyarakat jawa menurut Clifford Gerts dikategarosasikan ke dalam tiga golongan, yakni santri, abangan, dan priyayi. Kelompok santri digunakan untuk mengacu pada orang muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat islam. Kelompok abangan merupakan golongan penduduk jawa muslim yang memprtikkan islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan kelompok santri yang ortodoks dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang didalamnya mengandung unsur tradisi Hindu, Budha, dan Animisme. Sedangkan kelompok priyayi digunakan sebagai istilah orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi atau sering disebut kaum bangsawan. Namun penggolongan ketiga kategorisasi ini tidaklah terlalu tepat, karena pengelompokkan priyayi – non priyayi adalah berdasarkan garis keturunan seseorang, sedangkan pengelompokkan santri – abangan dibuat berdasarkan sikap dan perilaku seseorang dalam mengamalkan agamanya (Islam). Dalam realita, ada priyayi yang santri dan ada pula yang abangan, bahkan ada pula yang non muslim.
Dalam dinamika sosial, sering ditemukan pola-pola konflik antara ketiga golongan tersebut dalam beberapa hal, yakni konflik idiologi, konflik kelas, dan konflik politik.
• Konflik Idiologi
Ketegangan antara priyayi dan abangan dalam hal idiologi tidak begitu terlihat secara jelas dibandinkan ketegangan antara kedua kelompok itu dengan kaum santri . serangan kaum abangan terhadap idiologi kaum santri terlihat jelas dengan nyanyian ejekan kaum abangan yang mengisyaratkan bahwa kaum santri merasa memiliki moralitas yang lebih suci dari kaum abangan dengan cara berpakaian sopan, seperti kerudung namun dalam kenyataan – menurut kaum abangan – masih melakukan perbuatan zina. Dalam serangan priyayi, kritik terhadap kemunafikan santri dan intoleransi mereka sering digabungkan dengan perbedaan teoritis mengenai pola kepercayaan. Menurut kaum abangan, ritual keagamaan haji ke Makkah yang dilakukan oleh kaum santri merupakan sikap yang tidak penting dan hanya membuang-buang uang saja. Sebenarnya mereka – menurut kaum abangan – hanya ingin dihormati setelah melakukan ibadah haji. Namun serangan kaum santri terhadap kedua golongan tersebut (abngan dan priyayi) tidak kalah tajam. Mereka menuduh kaum abangan sebagai penyembah berhala dan menuduh kaum priyayi tidak bisa membedakan dirinya dengan Tuhan (dosa takabbur yang berat sekali) dan mereka mempunyai tendensi yang jelas untuk menganggap setiap orang diluar kelompoknya adalah komunis.

• Konflik Kelas
Ketegangan priyayi dan abangan terlihat jelas pada hubungannnya dengan persoalan status. Kaum priyayi menuduh kaum abangan tidak tahu tempatnya yang layak sehingga mengganggu keseimbangan organis masyarakat. Mereka menganggap bahwa kedudukan status sosial mereka lebih tinggi dibangdingkan kaum abngan sehingga mereka tidak suka jika kaum abangan yang mayoritas petani meniru gaya hidup mereka. Namun sejak zaman pendudukan Jepang di Indonesia, kaum abangan mulai menyuarakan persamaan hak dan status sosial dengan kaum priyayi. Hal ini karena tidak adanya orang kuat dari kaum priyayi dinpedesaan sebagai tokoh-tokoh kekuasaan, kekeyaan, dan kesaktian magis dalam strutur masyarakat.

• Konflik Politik
Disamping konflik-konflik idologis, perjuangan kekuasaan politik merupakan unsur yang ketiga yang mempertajam konflik keagamaan. Konflik politik yang berawal dari revolusi politik yang ada di Indonesia, yaitu ketika kekosongan kekuasaan yang tiba-tiba terjadi menyeret hampir semua kehidupan sosial ke sana. Perjuangan politik yang demikian meninggi tentu saja menghasilkan suatu konflik internal yang dipertajam antara berbagai kelompok keagamaan. Persoalan keagamaan hampir menjadi persoalan politis.

(b) DR. VEDI R HADIZ : ISLAMIC POPULATION IN INDONESIA
Dalam proses menuju demokratisasi politik di Indonesia, kajian tentang islam di Indonesia sebagai agen demokratisasi jarang ditemukan. Hal ini disebabkan oleh asumsi yang mengatakan bahwa islam anti-demokratisasi barat yang cenderung sekuler. Padahal islam yang ada di Indonesia sangat berbeda dengan struktur masyarakat islam yang ada di timur tengah. Islam yang berada di timur tengah tidak emiliki keragam corak sebagaimana yang ada di Indonesia. Islam yang ada di Indonesia sarat dengan keberagaman pengaruh yang dibawa dari luar sebagaimana ssejarah awal masuknya islam yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India yang juga memiliki maksud untuk berda’wah di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam memahami islam Indonesia diperlukan dua pendekatan, yakni pendekatan cultural dan pendekatan sosio sains. Pendekakatan cultural dapat dilihat dari corak pemikiran kelompok islam radikal dan islam moderat. Islam moderat disini dalam arti mampu mengakomodasi kepentingan umat islam secara konteks keIndonesiaan dan mau menerima keberadaan pemerintah dalam menjalankan undang-undangnya. Lain halnya dengan kelompok islam yang masih berfikir bahwa islam adalah sama dimanapun tempatnya sehingga tidak mampu memberikan nuansa kontekstual dan cenderung kaku dalam mengahadapi penguasa. Kelompok islam seperti inilah yang akhirnya disebut dengan islam radikal. Mereka anti terhadap pengaruh barat yang dinilai jauh dari nilai-nilai agama dan cenderung sekuler. Dari sinilah akar dari pertarungan antara Islam Moderat dan Islam Radikal di Indonesia meliputi persaingan dalam hal pemikiran seperti doktrin pemahaman agama serta ideology yang sesuai untuk diimplementasikan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
Sejak awal kelahirannya, sikap Orde Baru terhadap umat Islam mengikuti pola kebijakan yang diterapkan Belanda, yaitu bersikap toleran dan bersahabat terhadap Islam sebagai kelompok sosial dan keagamaan. Tapi, sikap ini segera berubah menjadi keras dan tegas ketika Islam radikal mulai memperlihatkan tanda-tanda sebagai kekuatan politik yang menentang kehendak penguasa. Itulah sebabnya, Orde Baru dengan cerdik mengantisipasinya melalui tiga cara. Pertama, menumpas habis segala bentuk kelompok Islam radikal sebagai kekuatan politik yang menentang penguasa, baik dengan cara represif (diciduk, diadili, dipenjarakan) maupun dengan cara hegemoni melalui stigmatisasi “ekstrem kanan” yang dianggap akan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Kedua, membersihkan institusi politik partai dari unsur-unsur agama. Maka, muncullah kebijakan asas tunggal pada awal tahun 1980-an sebagai bagian dari upaya mengebiri partai Islam dari basis konstituennya. Ketiga, merangkul kelompok-kelompok Islam moderat yang dapat memberikan dukungan terhadap kekuasaan serta tidak membahayakan struktur kekuasaan sebagaimana terlihat dari sikap penguasa Orde Baru terhadap ICMI pada awal dekade 1990-an. Mereka ini bahkan juga diberi akses kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan demikian, Islam radikal menjadi tidak berkutik selama masa oede baru sehingga tidak ada resistensi dari Islam radikal untuk melawan pengaruh barat sejak zaman orde baru. Lain halnya dengan kelompok Islam moderat yang selama orde baru difasilitasi oleh penguasa dalam bidang pendidikan dan da’wah sehingga mereka dapat memberikan pengaruh yang besar dalam cara pandang agama terhadap nilai-nilai demokratisasi barat.
Selanjutnya, pendekatan sosio-sains merupakan cara pandang memahami struktur masyarakat Islam di Indenesia dengan melihat nilai-nilai keilmuan Islam itu sendiri tanpa mendikotomikan antara Islam radikal dan Islam moderat. Contoh konkrit dari pendekatan sosio sains adalah system perekonomian masyarakat yang menggunakan prinsip ekonomi syariah, pengembangan nilai-nilai dakwah islam dalam masyarakat, dan pembentukan struktur masyarakat melalui nilai toleransi dan saling menghargai satu sama lainnya. Jadi, Islam dalam paradigm sosio sains tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu Islam sebagai agen social dalam masyarakat untuk melakukan perubahan social dalam struktur kemasyarakatan di Indonesia serta agen konflik dalam artian mampu menjadi penengah konflik dalam masyarakat.

B). Periode Kedua (1999-sekarang)
1). Perspektif Struktural
(a) Interpretasi Jatuhnya Rezim Orde Baru (Anders Uhlin dan Eric Hierarij)
Jatuhnya rezim orde baru merupakan fenomena yang masih diperdebatkan dalam memahami alasan pengunduran diri Presiden Suharto yang mampu bertahan menjadi Presiden Republic Indonesia selama 32 tahun. Dalam memahami fenomena tersebut, ada 2 tafsiran besar yang memberikan penjelasan kejatuhan orde baru, yakni tafsiran pertama berdasarkn teori transisi rezim politik yang melukiskan kejatuhan soharto sebagai sebuah proses peralihan menuju demokrasi yang melibatkan tarik-menarik kekuatan diantara para elit nasional dalam menentukan arah perubahan politik. Tafsiran kedua adalah berdasarkan pada analisis kelas, pendekatan marxis dan sosiologi sejarah yang menaruh perhatian pada perubahan perimbangan kekuatan antara kekuatan-kekuatan sosial utama, yang dibentuk perkembagaan historis orde baru, yang menjadi factor penting penting pengunduran diri Suharto.
Dalam pendekatan teori transisi, penjelasan perubahan rezim otoritarianisme ke domokrasi melalui tiga tahap perkembangan. Tahap pertama ditandai dengan keretakan dalam tubuh elit penguasa antara kelompok garis keras yang cenderung mendapatkan legitimasi politik dengan cara-cara represif dan kelompok garis lunak yang menggunakan cara-cara yang akomodatif dan partisasipasi dari bawah dalam mendapatkan legitimasi politik. Selanjutnya, pada tahap kedua, kelompok garis lunak mampu memberi tekanan terhadap kelompok garis keras untuk melalukan proses liberalisasi sehingga membuka ruang politik bagi oposisi untuk menuntut perubahan politik. Pada akhirnya, pemimpin otoriter yang tengah berkuasa, khususnya kelompok garis lunak memprakarsai negoisasi-negoisasi dengan pemimpin-pemimpin oposisi yang moderat untuk menentukan corak transisi. Penjelasan teori transisi ini dinilai oleh penganut teori marxis terlalu memusatkan perhatian pada negara state –centric dan terpusat pada lembaga-lembaga politik. Pendekatan teori transisi ini dinilai oleh penganut paham marxis gagal melihat arti penting pertarungan kekuasaan di antara kelas-kelas sosial dalam menentukan prilaku negara dan elit.
Pendekatan marxis berawal dari teori ide demokrasi, yakni dengan munculnya perkembangan ide demokrasi di negara-negara yang telah melakukan transisi rezim otoriter menuju demokrasi membuat adanya peneyebaran ide-ide demokrasi transnasional. Ide demokrasi yang telah lama berkembang di Indonesia mengacu pada demokarasi ala marxis yang memperjuangkan ide demokrasi liberal dengan membentuk aliansi kekuatan demokrasi burjuis. Wacana demokrasi kiri ini banyak ditemukan disebagian besar unsur gerakan prodemokrasi, terutama dikalangan aktivis mahasiswa. Menurut pendekatan teori marxis, tindakan-tindakan elit penguasa sebagaimana dalam teori transisi harus dipahami dalam kerangka posisinya pada struktur kelas yang ada, yakni dilihat dari banyak segi, para pemimpin mewakili dan memproduksi kepentingan kelas yang membuat negoisasi selama periode transisi tak lain merupakan pertarungan kekuasaan diantara kelas-kelas sosial. Oleh karena itu, menurut marxis, dalam memahami kejatuhan rezim orde baru sebaiknya dilihat dalam konteks perkembangan historis yang menghasilkan ketegangan-ketegangan dalam struktur kelas. Selain itu, juga dilihat sebagai formasi sosial kapitalis sosial yang digerogoti dari dalam oleh kontradiksi internal yang diidapnya, yakni perselisihan dalam kelas yang berkuasa dan konflik antara kelas-kelas dominan dan subordinan.
Lebih jauh lagi, kejatuhan Soeharto merupakan hasil dari maningkatnya krisis legitimasi rezim orde baru yang berasal dari friksi internal elit penguasa yang merusak keutuhan oligarki orde baru yang ditandai dengan ketegangan antara Soeharto dan sekutunya-sekutunya menghadapi para perwira ABRI yang dipimpin oleh Jendral Moerdani serta teknokrat liberal dan oposisi dari kelas menengah dan kelas bawah yang membentuk aliansi dalam gerakan politik melawan rezim penguasa.
(b) Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia (Priyambudi)
Undang-Undang otonomi daerah tahun 1999 yang diimplementasikan mulai januari tahun 2001 merupakan harapan besar bagi masyarakat Indonesia yang sejak lama menginginkan reformasi pemerintahan dan hukum sejak mulai belum berakhirnya pemerintahan Soharto pada mei 1998. Tingginya sentralilisasi pemerintahan orde baru membuat sumber resources terpusat di jawa sehingga orang luar jawa merasa tidak pernah mendapatkan buah pembangunan selama 30 tahun kekuasan orde baru di Indonesia. Kemunculan orde baru sebagai rezim yang mampu memberangus pembantaian kaum komonis terhadap sembilan pimpinan jendral angkatan darat dan menyalamatkan Indonesia dari serangan kaum komunis melegitimasi keberadannya sebagai penyelamat masyarakat dari ancaman musuh negara dan mampu membuat stabilitas politik pasca rezim Sokarno. Dengan kekuatan dwi fungsi ABRI, sebagai kekuatan militer dan birokrasi politik lewat GOLKAR, orde baru mampu berkuasanselama 32 tahun (1966-1998). Selama berkuasa, President Suharto melkukan sentralisasi pemerintahan dengan menyeragamkan birokrasi agar mudah untuk dikontrol. Dengan system sentralisasi tersebut, Indonesia mengalami krisis keuangan pada akhir tahun 1997 sehingga memunculkan respon keras dari mesyarakat dan berhasil meruntuhkan kekuasaan orde baru. Setelah itu, reformasi dilakukan dengan mengangkat Habibie sebagai president sementara dan membuat undang-undang no.22 Tahun 1999 dan no.25 Tahun 1999 yang mengatur masalah desentralisasi dalam kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah.
Sejarah Perkembangan Sentralisasi ke Desntralisasi di Indonesia
Salah satu tugas penting pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang diteruskan dengan pertahanan kemerdekaan terhadap serangan Belanda hingga tahun 1949, adalah mencari model pemerintahan dalam mengatur hubungan antara pusat dan daerah. Pada waktu itu, model kesatuan menjadi pilihan yang lebih disukai oleh para founding fathers. Meskipun begitu tetap ada hasrat untuk mengikut sertakan daerah-daerah untuk mengatur urusannya sendiri dibawah sistem negara kesatuan. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan pondasi konstitusiaonal di Indonsesia.
Semenjak periode awal kemerdekaan, pemerintah memperkenalkan undang-undang No. 1 Tahun 1945 dan UU No.22 Tahun 1948, bermaksud untuk mengatur hubngan pusat dan daerah yang member kebebaan terhadap daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Ironisnya, undang-undang tersebut gagal untul diterapkan secara efektif karena adanya kekurangan kekuatan Jakarta yang mengakibatkan pada ketidak pastian politik akibat dari peperangan di daerah-daerah dalam mendapatkan kemerdekaan. Ternyata dengan adanya undang-undang No. 1 Tahun 1945 dan UU No.22 Tahun 1948 tentang desentralisasi, Indonesia mengalami ketidak pastian politik dan terjadi gejolak di berbagai daerah seperti Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan yang ingin memerdekakan diri, akhirnya Sukarno mendeklrasikan negara darurat pada Tahun 1959 dan mengakhiri periode demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin (1959-1965) dengan mengembalikan pada konstitusi 1945 sehingga membekukan fungsi parlemen dan berakibat pada disfungsi UU No. 1 Tahun 1957. Dengan ini desentralisasi di Indonesia berakhir dan semua kekuasan berada di pusat.
Misteri pembantaian Sembilan Jendral Angakatan Darat oleh partai komunis menjadikan politik transisi dari sukarno ke Suharto. Mayor Jendral Suharto mendirikan pemerintahan orde baru pada tahun 1966 dengan dukungan militer, kalangan menengah keatas, dan komunitas islam. Dari beground militernya, soharto sangat familiar dengan sistem sentralisasi yang menjadikan pemerintah kuat di pusat. Dengan adanya sistem pemerintahan tersebut, Suharto mampu membut stabilitas politik dan rehabilitasi perkonomian Indnesia. Suharto mendirikan sebuah sentralisasi struktur politik dengan kemampuannya untuk mengontrol tiga institusi penting, yakni militer, birokrasi (khususnya mentri dalam negri) dan melalui partai GOLKAR. Melalui ketiga institusi tersebut, Suharto mampu membuat hubungan patronasi secara langsung pada daerah-daerah. Untuk menguatkankan pengaruh Jakarta pada daerah-daerah, pemerintahan orde baru mengenlkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah kemudian UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.
Dengan adanya sistem desentralisasi tersebut, stabilitas politik menjadi bom waktu ketika masyarakat luar jawa sudah frustasi dengan tingginya centralisasi yang mengkibatkan adanya ketegangan antara Jakarta dengan daerah-daerah dan menjadikan kecemasan para elite di Jakarta. Desentralisasi akhirnya tumbuh secara luas setelah ada dukungan politik dalam penggulingan Suharto pada Mei 1998. Dengan ini, desentralisasi menjadi agenda yang sangat penting untuk melakukan reformasi . Dengan waktu yang sangat singkat, Habibie telah menghsilkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tersebut baru bisa diterapkan pada pemerintahan Abdurrahman Wahid pada januari 2001.
2) Pesrpektif Agency
Perebuahan Politik Pasca Rezim Orde Baru
Runtuhnya orde baru pada tahun 1998 telah membawa sejumlah perubahan sistem kepolitikan Indonesia baik di tingkat pusat maupun lokal. Dengan adanya fenomena itu, para akademisi dituntut untuk dapat menjelaskan perubahan mendasar format politik Indonesai pasca orde baru. Untuk memahami fenomena tersebut, penulis mencoba menggali tulisan Jim Schiller yang berjudul ”Indonesia (Mulai) Tahun 1999: Hidup Tanpa Kepastian” dan tulisan Cornelis Lay “Potensi Konflik Antara DPRD dan Birokrasi di Daerah”. Tulisan Jim Schiller lebih banyak melihat fenomena Indonesia diengan kaca mata pusat, sedangkan pemaparan Cornelis Lay lebih pada penjelasan perubahan politik ditingkat local.
Dalam paparannya, Jim Schiller menyimpulkan bahwa empat tahun sejak jatuhnya soharto pada tahun 1998, kehidupan sosial-ekonomi politik di Indonesia ternyata belumbanyak mengalami perubahan dan masih berada dalam ruang yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan hadirnya reformasi pasca otoritarianisme rezim orde baru yang birokratik dan sentralistik, perubahan politik dilakukan dengan mencoba membuka formula-formula baru, institusi baru, dan gaya politik baru. Namun usaha untuk menuju demokratisasi tersebut menuai banyak hambatan sehingga tetap dalam ruang yang penuh dengan ketidak pastian sebagai mana fenomena yang terjdi sebagaimana berikut. Pertama, Belum ada tindak lanjut pasti secara institusional dalam mengatasi kepemimpinan rejim orde baru terkait dengan persoalan apakah soharto beserta kroni-kroninya akan mendapatkan hukuman atas KKN yang mereka lakukan serta pelanggran HAM yang telah dilakukan oleh sejumlah pejabat militer. Hal ini disebabkan karena penindak lanjutan kasus tersebut dapat melibatkan kelompok birokrat dan militer sehingga jika militer merasa terpojokkan maka mereka bisa mengambil inisiatif mendestabilisasi rezim demokratis yang masih lemah. Kedua, besarnya jumlah hutang Indonesai hingga US$ 150 milyar dolar pada akhir 1999 menyebabkan ketergantungan financial sehingga membuatnya rentan akan pengaruh eksternal atas kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya. Ketiga, rasisme anti-China harus memiliki sejarah yang panjang di Indonesia akibat rezim orde baru yang sering mengkambing hitamkan orang China sebagai biang keladi kesengsaraan ekonomi Indonesia sulit berakhir. Keempat, tuntutan desentralisasi yang berlebihan dengan menyerahkan pendapatan pajak kepeda daerah pasca rezim orde baru semakin mengeuat ditengah-tengah maraknya usaha pemisahan diri dari berbagai daerah seperti Aceh dan Irian Jaya. Dalam keaadan seperti ini pemerintah mengalami dilematis, disatu sisi pemerintah tidak mampu mengunakan cara-cara koersif dan represif terhadap daerah-daerah tersebut, sedangkan jika diberi kemerdekaan maka pemerintah tidak punya alas an moral dan logis untuk menolak kemerdekaan propinsi lainnya. Kelima, pasca runtuhnya rezim morde baru, upaya mendirikan negara yang pluralis dan akomodatif terhadap semua golongan agama di Indonesia menjadi kontra produktif, karena sebagian besar masyarakat Indonesai yang dihuni oleh orang islam mampu menguasai pemerintahan lewat madiasi partai politik yang beridiologikan islam dan kalahnya dominasi kalangan partai-partai nasionalis di Indonesia. Hal bisa dilihat bagaimana suksesi presiden Abdurrrahman Wahid, penggalangan suara dibangun oleh kelompok garis tengah yang dimotori oleh partai-partai berasaskan Islam seperti Amin Rais.
Selanjutnya, tulisan Cornelis Lay secara eksplisit menuturkan terjadinya perubahan mendasar terhadap karakteristik relasi kekuasaan, baik itu diantara lembaga-lembaga politik nasional maupun antara pusat dan daerah semenjak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.4 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pelaksanaan kedua undang-undang tersebut berakibat terjadinya pergeseran format politik dari bureaucratic government kepada party government, baik ditingkat nasional maupun daerah. Dengan adanya pemilu tahun 1999, konstelasi perebutan kekusaan didominasi oleh kalangan partai politik sehingga pejabat pemerintahan diisi oleh para politisi partai. Akibatnya, orang-orang birokrat seperti sekwelda, kepala bappenas, dan lainya harus tunduk terhadap pemerintah yang diisi oleh pejabat politik. Dalam UU No.2 2 Tahun 1999, DPRD hanya diberi hak untuk mengajukan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan paraturan daerah. Adapun kekuasaan menetapkan peraturan daeah tatap geburnur atau Bupati/Wali kota. Dengan demikian, ada kemungkinan suatu peraturan daerah meskipun sudah disetujui oleh DPRD, tetapi tidak ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sehingga menyebabkan peraturan daerah tersebut tidak dapat diberlakukan. Bahkan, kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah pearturan daerah yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berbeda dengan peraturan daerah yang disetujui DPRD atau bertentangan dengan peraturan daerah diatasnya secara hierarkis.
(b) REKONSILIDASI REFORMASI INDONESIA
Oleh: Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.
Prof .Dr. Praktikono, M. Soc. Sc, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, meberikan beberapa penjalasan mengenai pergeseran politik Indonesia pada masa reformasi. Secar garis besar, ada pergesaran format politik Indonesia pada zaman orde baru ke reformasi. Pada saat orde baru, format pemerintahan Indonesia masih tersentralistik dan mencederai cita-cita demokrasi. Meskipun demokrasi secara procedural sudah ada, sebagaimana diberlakukannya Pemilu dan partai politik, namun teknisnya sangat jauh dari prinsip-prinsip demokratis dengan instrument yang cenderung intimidatif. Struktur pemerintahan pun dibangun ats dasar hierarki yang ketat dengan menjadikan Presiden sebagai pengendali pusat yang mampu mengendalikan proses politik di DPR maupun MPR. Seluruh pengambilan keputusan kresial daerah, seperti APBD, harus memperoleh pesetujuan pemerintah pusat sebelum dijalankan. Selain itu, aktifitas politik di masyarakat juga dikontrol dengan ketat agar selalu loyal dengan pemerintah dan memaksa bisnis untuk berpatron kepada pemerintah.
Setelah runtuhnya rezim orde baru, proses politik mulai berjalan dengan prinsip-prinsip demokratis yang sarat dengan kompetitif dan terbuka. Mulai muncul jaminan hukum untuk berpendapat dan berorganisasi sehingga lahirlah media massa dan organisasi masyarakat sipil yang mandiri dan kritis terhadap negara. Selain itu, ratusan partai politik mulai muncul sehingga Komisi Pemilihan Umum harus melakukan penyaringan terhadap partai politik tersebut. Bukan hanya partai politik yang bisa berkompetisi, tetapi calon perseorangan-pun dibuka untuk Pemiilihan Kepala daerah. Prosesi pemilihan juga sudah tidak lagi di pilih oleh MPR atau DPR tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat.
Pasca Amandemen UUD 1945, ada pergeseran struktur pemerintahan, yakni karakter struktur pemerintahan yang sebelumnya bersifat hierarkis menjadi lebih horizontal dengan actor yang semakin banyak sehingga MPR, DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang setara. Tidak ada perbedaan antar lembaga negara secara hierarkis, melainkan perbedaan fungsi saja. Selain horisontalisasi kelembagaan juga dilakukan dispersi kekuasan pemerintah dengan dibentukanya DPD sebagai penyeimbang DPR dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki yang menjalan sebagian fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh MA. Tidak hanya itu, dispersi kelembagaan pemerintah juga dilakukan antar lembaga negara dengan semi-negara atau state auxalary institutions seperti KOMNAS HAM sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam penegakan HAM, Komisi Yudisial sebagai penyeimbang Mahkamah Agung, KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang dibentuk untuk menggantikan peran Depdagri, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk melengapi peran Kepolisian dan Kejaksaan, dan Komisi Nasional Ombudsman yang dibentuk untuk mengimbangi fungsi pengawasan terhadap kinerja birokarsi dalam pelayanan public. Kehadiran lembaga-lembaga ini merupakan bukti pergeseran struktur politik dan pemerintahan di Indonesia dari sigle actor rule di era orde baru menjadi multi actors rule di masa reformasi ini.
Namun, buah dari keberhasilan reformasi tersebut menimbulkan permasalahan besar, yakni pembangunan ekonomi yang stagnan dan efektifitas pemerintah yang belum memadai. Meskipun hak politik semakin terbuka lebar bagi seluruh masyarakat, namun dalam hak-hak ekonomi masih belum tersebar luas kepada masyarakat. Hal ini menjadi boomerang bagi demokrasi karena rentan dijadikan biang keladi kegagalan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan sekarang ini bukan mengukur seberapa pluralkah Indonesia akan tetapi mempertanyakan kembali seberapa derajad demokrasi dan efektifitas model pemerintahan Indonesia saat ini. Kedua pertanyaan tersebut memaksa kita untuk berfokus tidak lagi melalui perspektif pluralism, tapi muncul cara baru yaitu perspektif governability. Perspektif governability mempertanyakan kapasitas kepemimpinan dan manajerial aktor dalam memelihara pluralitas aktor yang telah diraih.
Dengan adanya permasalahan tersebut, maka urgensi pemaduan antara demokrasi dan pembangunan sangat dibutuhkan, artinya selain pemenuhan hak-hak politik yang lebih merata juga dilakukan pembangunan ekonomi yang memungkinkan untuk memenuhi hak-hak ekonomi sosial masyarakat.

15 Februari 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: