Santrikeren's Blog

intelektualitas dalam genggaman santri

RELASI ANTAR LEMBAGA INSTITUSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KORUPSI

korupsiI. PENGANTAR

Dalam sejarah kemerdekaaan Indonesia telah banyak lembaga yang khusus menangani masalah korupsi meliputi aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan pihak kepolisian. Sejak awal kemerdekaan persoalan korupsi telah menjadi perhatian khusus dan upaya pemberantasaanya yang secara legal formal juga telah dinyatakan secara eksplisit dalam berbagai produk perundang-undangan.

Meskipun sudah dibentuk institusi negara yang menangani persoalan korupsi, tetapi konsistensi pelaksanaannya masih dipertanyakan dan dinilai tidak efektif dan tidak efisien dalam memberantas korupsi yang semakain merajalela sehingga pemerintah membentuk lembaga baru yang lebih independen sebagai penyempurnaan atas lembaga dan produk perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Pada dasarnya kehadiran lembaga baru yang menangani masalah korupsi seperti KPK merupakan bagian dari sistem penegak hukum yang lebih luas. Akan tetapi dalam pelaksanaanya sering ada kontestasi diantara lembaga-lembaga tersebut karena tugas dan kewenagan yang diatur dalam perundangan-undangan sering berbenturan dalam menangani kasus korupsi.

Pada makalah ini, penulis ingin menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola permasalahan korupsi dari rezim orde lama hingga orde reformasi pasca orde baru serta relasi antar lembaga meliputi tugas dan wewenangnya dalam menangani persoalan korupsi.

II. PERKEMBANGAN LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA

A. Orde Lama

Selama pemerintahan orde lama tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Pertama, Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran). Lembaga yang dibentuk melalui perangkat aturan Undang-Undang Keadaan Bahaya ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani[1]. Kedua, Pada tahun 1963, melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963 dibentuk lembaga baru yang lebih dikenal dengan Operasi Budhi. Pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan (Kasab) untuk menjalankan tugas menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga lainya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi.

B. Orde Baru

Pada zaman orde baru setidaknya tercatat tiga kali keputusan presiden dalam membentuk tim pemberantas korupsi. Pertama, pada tahun 1967 dibentuk Tim Perantas Korupsi melalui Keppres 228/1967[2]. Tim ini dilengkapi pula dengan satuan tugas yang terdiri dari unsur kejaksaan, ke-4 angkatan, ahli ekonomi, keuangan, perbankan, pers, dan kesatuan-kesatuan aksi. Kedua, pada tahun 1970 dibentuk Komisi Empat dengan Keppres 12/1970 tertanggal 31 januari 1970[3].  Komisi ini mempunyai tugas dan sasaran menghubungi pejabat atau instansi pemerintah, swasta, sipil atau militer. Selain itu juga bertugas memeriksa dokumen-dokumen administrasi pemerintah, swasta, dan lain-lain dengan meminta bantuan aparatur negara baik pusat maupun daerah. Ketiga, pada tahun 1997 sebagai respon atas peristiwa Malari tahun 1974 dan desakan masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 9 / 1977 mengenai Opstib (Operasi Ketertiban) yang didalamnya termasuk mmemberantas korupsi dan berbagai pungutan liar  yang merajalela[4]. Sebagai koordinator pelaksana ditingkat pusat adalah MenPAN dengan pelaksana operasional Pangkobkamtib dan didukung Kapolri dan Jaksa Agung sebagai ketua.

Memasuki tahun 1982 keberadaan tim pemberantasan korupsi dihidupkan lagi, namun tidak diikuti dengan diterbitkannya Keppres atau peraturan lainnya yang menjadi dasar hukum keberadaannya[5]. Tidak adanya dasar hukum yang kuat menjadikat kinerja tim ini jauh lebih rendah secara kuantitas karena sedikitnya koruptor yang berhasil ditangkap. Kondisi ini terus berlanjut hingga akhir kekuasaan Soeharto tahun 1998.

C. Orde Reformasi (Pasca Orde Baru).

Pasca rezim orde baru upaya pemerintah dalam menindaklanjuti kasus korupsi saat pemerintahan diambil alih oleh Habibie dinilai oleh banyak kalangan telah gagal dalam mengemban amanat  TAP MPR Nomor IX / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi, dab Nepotisme sehingga pertanggung jawabannyapun ditolak. Meskipun di era Habibie ini telah dikeluarkan peraturan perundang-undangngan dan lembaga yang secara khusus dimaksudkan untuk memberantas korupsi.

Sejak dikeluarkannya TAP MPR No. IX / 1998, Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu: (1). UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan (2). UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999. Dengan mengacu undang-undang tersebut pemerintah membentuk  komisi anti korupsi dengan nama Tim Gabungan Antikorupsi yang menjadi cikal bakal terbentukya berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersamaan dengan terbitnya UU No. 31 Tahun 1999.

II. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH TERKAIT KASUS KORUPSI

Secara de facto saat ini sudah ada empat badan institusi negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang berhungan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu: (1) kepolisian, (2) kejaksaan, (3) KPK (Komisi Pembarantas Korupsi), (4) Timtastipikor (Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi)[6].

Adapun tugas dan kewengan dari tiap institusi negara yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut:

  1. 1. Aparat Kepolisian

Polisi merupakan salah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi polisi memiliki hak dalam penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undan dan penyidikan. Selain itu polisi juga memiliki hak penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.   Hal ini sebagimana yang dijelaskan dalam pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 yang berbunyi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Selain itu kepolisian juga berwenang untuk menghentikan penyidikan sebagaiman yang di ungkapkan dalam pasal 16 bahwa : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : h. Mengadakan penghentian penyidikan”.

  1. 2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenagan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam kaitanya dengan upaya pemberantasan korupsi kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan sebagaimana yang tertuang dalam pasal UU No 16 Tahun 2004. Wewenang yang dimiliki kejaksaan menjadi lebih sempit sejak ditetapkan UU No 16 2004 yang pada undang-undang sebelumnya (Kepres No 55 Tahun 1991) selain memiliki wewenang penyelidikan dan penuntutan juga memiliki wewenang dalam penyidikan. Meskipun begitu, kejaksaan masih memilki kewenagan secara yuridis dalam penyidikan sebagaimana dalam pasal (27) PP No. 27 Tahun 1983 (tentang pelaksanaan KUHP Bab VII PenyidikanTerhadap Tindak PidanaTertentu) bahwa ”penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada UU tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan”. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan memiliki wewenang untuk membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainya. Dalam UU yang terakhir ini (UU No 16 Tahun 2004) juga mengurangi wewenang kejaksaan dalam pemberhentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang diatur dalam  Kepres No 55 Tahun 1991. Meskipun begitu dalam pasal 32 kejaksaan diserahi tugas dan wewenang lain dalam undang-undang sehingga kejaksaan juga memilki wewenang untuk mengelurtkan suarat pemberhentian penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (SP3) berdasarkan pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

  1. 3. KPK ( Komisi Pemberantas Korupsi)

Pembentukan KPK merupakkan pola baru dalam menindak lajuti kasus korupsi yang sebelumnya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan diniliai belum maksimal dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemberantas korupsi sehinga diperlukan suatu lembaga yang independen, profesional, dan akuntabel[7]. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2002  huruf b, yaitu bahwa ”Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam dalam memberantas tidak pidana korupsi”.  KPK dalam menjalaskan tugasnya sebagai pemeberantas korupsi tidak bertanggung jawab terhadap presiden sebagaimana lembaga seniornya yaitu kepolisian dan kejaksaan tetapi bertanggung jawab langsung terhadap publik atau masyarakat.

Adapun tugas, kewajiban dan wewenang KPK juga diatur dalam UU N0. 30 Tahun 2002. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa KPK memiliki tugas dan wewengan : (1)  koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (2)  supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, (5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan KPK diberi wewenang yang diatur dalam  Melihat wewenang yang diberikan terhadap KPK menunjukkan bahwa ia adalah lembaga superbody yang memiliki wewenang yang dimliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Dalam melakukan tugas dan wewenang di atas, KPK juga memiliki wewenang dalam mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaiman yang tertuang dalam pasal 8. Adapun tugas dan wewenang KPK meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam memberantas korupsi dibatasi melalui pasal 11, yaitu (1)

melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, (2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, (3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pembatasan yang lain bagi KPK adalah selama menjalankan wewenangnya KPK tidak berwenang mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan dan penuntutan (Sp3).

  1. 4. Timtastipikor

Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi merupkan lembaga pemerintah dalam menindak lanjuti  kasus korupsi yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2005. Adapun Timtaspikor ini keanggotaanya terdari dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun tugas dan wewenang Timtastipikor adalah (1) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi, (2) mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf, (3) Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, (4) Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena keberadaan Timtastipikor dinilai kurang efektif dan tegas serta kewenagannya tumpang tindih dengan lambaga pemerintah lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK sehingga dikeluarkan Keppres No 10 Tahun 2007 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Keppres. No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nurdjana, IGM, 2005, Korupsi Dalam Praktek Bisnis, Gramedia Pustaka: Jakarta.

Setyawati, Deni, 2008, KPK Pemburu Koruptor, Pustaka Timur: Yogyakarta.

Sudjana, Eggi, 2008, Republik Tanpa KPK, JP Books: Surabaya.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonnesia.


[1] Eggi Sujana, Republik Tanpa Korupsi, Surabaya: JP BOOKS, 2008.

 

[2] Ibid, hal 182.

[3] Ibid

[4] Ibid, hal 183.

[5] Ibid, hal 184.

[6] UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 16 Tahun  2004, UU No. 30 Tahun 2002, Keppres No. 11 Tahun 2005.

[7] Nurdjana, Korupsi Dalam Praktek Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

1 Komentar »

  1. ASSALAMU ALAIKUM
    ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN
    atas RAHMAT SERTA HIDAYAH RIDHO DARI ALLAH SWT.serta berbekal ILMU KEWALIAN KAROMAH,KESAKTIAN SEJATI,serta izin dari para guru/leluhur dengan melakukan tapa brata,beliau hadir untuk membantu anda yg sa’at ini dalam MASALAH HUTANG BESAR, BUTUH MODAL BESAR, INGIN MERUBAH NASIB,BANGKRUT USAHA,DI CACI MAKI,DI HINA,MENYENGSARAKAN/MENZHOLIMI ANDA ,JANGAN PUTUS ASA,INI SAATNYA ANDA BANGKIT DARI KETERPURUKAN, RENTANGKAN SAYAPMU,RAIH DUNIAMU, IMPIANMU,KEJAR CITA CITAMU,AGAR ORANG LAIN TIDAK LAGI MENGHINAMU,
    BELIAU SIAP MEMBANTU ANDA DENGAN
    -JUAL MUSUH
    -UANG GOIB
    -NIKAH JIN
    -MENGGANDAKAN UANG
    -UANG BALIK
    -BULU PERINDU
    -PENGASIHAN
    -PELET HITAM
    -PELET PUTIH
    -SANTET MATI
    -GENDAM PENAKLUK
    -ANGKA/SIO JITU
    hanya yg serius saja
    hubungi beliau :
    KH SA’ID ABDULLAH WAHID
    (AHLI ILMU GO’IB)

    HP: 082334608008

    D/A : BATU AMPAR-GULUK GULUK –
    SUMENEP
    di jamin 100% sukses & berhasil , bebas agama/keyakinan
    proses cepat tepat terpercaya

    TERIMA KASIH WASSALAM

    Komentar oleh SUGIHARTO | 28 Januari 2014 | Balas


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: