Santrikeren's Blog

intelektualitas dalam genggaman santri

ANALISA POLITIK INDONESIA

I. KATA PENGANTAR
Dalam memahami fenomena politik Indonesia yang ditulis oleh para ilmuan politik baik ilmuan asing maupun ilmuan Indonesia, dibutuhkan penjelasan mengenai perspektif yang digunakan oleh para ilmuan politik dan periodesasi kajian politik yang mereka lakukan. Penjelasan analisa politik di Indonesia dari sudut pandang waktu dapat dikategorisasikan dalam dua masa, yakni pada masa awal kemerdekaan hingga massa kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan periode pasca Orde Baru, yakni masa reformasi hingga sekarang. Kedua periodesasi tesebut memilki perbedaan yang karakter dan konteks politik yang sangat mencolok. Pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru karakter politik pada waktu itu masih bersifat sentralistis dan birokratis dalam menjalankan pemerintahan sehingga negara menjadi sangat kuat dan melemahnya kekuatan masyarakat yang ketika belum muncul secara kuat ide-ide demokrasi. Konteks politik pada masa tersebut sangat berpangaruh terhadap perspektif yang digunakan oleh ilmuan politik dalam mendeskripsikan Indonesia. Secara ekplisit, perspektif yang digunakan oleh para ilmuan politik pada masa ini terfokus pada dua sudut pandang, yakni negara dan masyarakat. Baca lebih lanjut

15 Februari 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Partisipasi Politik Permpuan di Indonesia Dalam Perspektif Feminisme

Tulisan ini memuat dua bagian besar, yakni perspektif feminisme dan penggunaan perspektif feminisme dalam menganalisa fenomena politik yang pada kesempatan ini penulis ingin mengangkat isu Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. Dalam bagian perspektif feminisme, akan dijelaskan latar belakang munculnya feminisme, karakter dasar dalam memahami prespektif feminisme, dan bagaimana menggunakan perspektif feminisme untuk mengkonstruksi sebuah wacana. Pada bagian Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, secara implisit dapat dipahami bagaimana penulis mengkonstruksi sebuah wacana dengan menggunakan perspektif feminisme. Baca lebih lanjut

8 Februari 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

STABILISASI VS DEMOKRATISASI

Dalam kehidupan bernegara, stabilitas politik merupakan syarat fundamental untuk menopang elemen – elemen pembangun negara itu sendiri seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun stabilitas politik sendiri terdiri dari dua inti pokok yakni partisipasi politik dan pelembagaan institusi negara. Kedua faktor tersebut sangat menentukan maju mundurnya stabilitas politik negara. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa jika stabilitas politik meningkat maka kompleksitas, otonomi, adaptabilitas, dan koherensi pranata politik akan mengikutinya sehingga selain stabilitas politik maka sistem politik yang dibangun akan tetap berdiri tegak. Dalam hal ini, kedua faktor dari stabilitas politik tersebut akan dibahas satu persatu antara lain. Baca lebih lanjut

18 Desember 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

FENOMENA POLITIK SHADOW STATE (NEGARA BAYANGAN)

Berangkat dari pemahaman teori mengenai munculnya fenomena shadow state dan informal economy yang dicetuskan oleh William Reno (1995) dan Barbara Harriss – White (2003) yang terjadi di Sierra Leone dan India . Fenomena shadow state dan informal economy secara sederhana dapat dipahami sebagai fenomena melemahnya fungsi negara (weak state) baik karena perang dan krisis utamanya adalah krisis ekonomi yang mengharuskan negara bertindak cepat dalam pemulihan ekonomi sehingga perlu membangun aliansi strategis dengan para pengusaha. Para pengusaha ini nantinya diberi kewenangan besar oleh negara untuk ikut membantu pemulihan ekonomi sebagai tujuan awalnya namun ke depannya dapat mempengaruhi / mendikte setiap kebijakan negara dikarenakan adanya pertukaran sumber daya finansial oleh pengusaha dan sumber daya kekuasaan oleh negara (informal economy). Selain itu dapat dipahami sebagai adanya kekuasaan (power) yang lebih besar namun sifatnya informal melebihi kekuasaan yang sifatnya formal. Kasus yang terjadi di Pulau Bangka dan Provinsi Banten menjadi menarik untuk dikaji oleh peneliti karena memiliki fenomena yang hampir serupa di dua negara tersebut sehingga menemukan dua teori tersebut dan ingin membuktikannya dalam kasus di Indonesia khususnya Bangka dan Banten. Baca lebih lanjut

18 Desember 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Komentar

Kategorisasi Masyarakat Jawa : Santri, Abangan, dan Priyayi

Masyarakat jawa menurut Clifford Gerts dikategarosasikan ke dalam tiga golongan, yakni santri, abangan, dan priyayi. Kelompok santri digunakan untuk mengacu pada orang muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat islam. Kelompok abangan merupakan golongan penduduk jawa muslim yang memprtikkan islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan kelompok santri yang ortodoks dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang didalamnya mengandung unsur tradisi Hindu, Budha, dan Animisme. Sedangkan kelompok priyayi digunakan sebagai istilah orang yang memiliki tingkat sosial yang lebih tinggi atau sering disebut kaum bangsawan. Baca lebih lanjut

1 Desember 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Komentar

DILEMA PENERAPAN WACANA GOOD GOVERNANCE

good governanceTerminologi Good Governance diperkenalkan oleh Bank Dunia dalam publikasinya Sub Saharan Africa : From Crisis to Sustainable Growth pada tahun 1989. Wacana ini memiliki tujuan untuk “memberdayakan masyarakat umum” yang ada di Benua Afrika. Wacana Good Governance sendiri yang bergulir pada dekade tahun 90-an tentunya tidak lepas dari perubahan peta politik dunia yang begitu dinamis kala itu. Adapun perubahan – perubahan tersebut ditengarai disebabkan oleh tiga faktor antara lain hilangnya legitimasi, keruntuhan ekonomi, dan protes rakyat[1]. Dalam hal legitimasi kekuasaan, umumnya dalam pola perpolitikan di negara – negara Afrika menganut sistem kediktatoran dan menganut sistem partai tunggal meniru sistem pemerintahan komunis yang ada di Eropa Timur, sehingga ketika medio tahun 1980-an, kemunduran kehidupan perpolitikan yang dialami negara – negara komunis di Eropa Timur yang berujung pada runtuhnya Uni Soviet pada dekade tahun 1990-an turut berimbas dalam kehidupan politik negara – negara Afrika sehingga kemudian muncul pergolakan rakyat karena kesulitan ekonomi domestik yang begitu hebat serta kehidupan perpolitikan yang kacau balau dikarenakan pemerintah (government) gagal dalam mengelola negara. Baca lebih lanjut

20 November 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Cyber Politik : Komunikasi Politik Melalui Media Ineternet

  1. A. Konseptual

cyber politicKomunikasi politik sekarang telah mengalami perkembangan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu perkembangan komunikasi politik. Tidak hanya secara konvensional dengan cara bertemu langsung dengan cara face to face tetapi banyak cara yang dapat digunakan. Salah satunya menggunakan media internet. Beberapa layanan yang ada seperti e-mail, internet, teleconference, net-meeting, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi politik dari bertemu secara langsung menjadi tanpa terbatas jarak. Ruang cyber memberikan inovasi berkomunikasi dan memperoleh informasi, hal ini sedikit menggeser keberadaan media cetak.

Cyberspace berasal dari bahasa Yunani, kubernan, yaitu ruang maya tanpa batas, imajinatif dan dapat dihayati melalui perwujudan virtual. Kata cyber berasal dari kata cybernetics. Pada tahun 1947, Norbert Wiener menggunakan istilah ini untuk mendefinisikan sebuah bidang ilmu yang terkait dengan elektro, matematika, biologi, neurofisiologi, antropologi, dan psikologi.[1]

Terdapat beberapa definisi dari cyberspace, antara lain:

• Cyberspace adalah sebuah halusinasi yang dialami oleh jutaan orang setiap hari (berupa) representasi grafis yang sangat kompleks dan data di dalam sistem pikiran manusia yang diabstraksikan melalui bank data setiap komputer”. (Gibson, Neuromancer 1993).

• Cyberspace adalah sebuah ‘ruang imaiiner’ atau ‘maya’ yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial dengan cara yang baru. (Howard Rheingold)

Baca lebih lanjut

20 November 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Upaya Memahami Modernitas Sebagai Sebuah Aspek Perubahan Politik di Dalam Dinamika Masyarakat Dunia

modernitasDi dalam sejarah kehidupan di dunia ini, manusia tidak pernah lepas dari berbagai aspek yang memperngaruhi perkembangannya untuk mencapai sebuah ide yang universalitas yakni berupaya menuju masyarakat yang bertatanan baik secara ekonomi, sosial dan politik. Di dalam perkembangan manusia terdapat berbagai dinamika yang di pengaruhi oleh paham maupun ideologi yang anut. Pada tataran ini, perkembangan masyarakat di pengaruhi oleh perang gagasan yang di ciptakan oleh para intelektual yang pada akhirnya mempengaurhi tataran kehidupan masyarakat pada level makro hingga mikro, sehingga membuat perubahan yang mendasar, tak terkecuali kehidupan politik. Salah satu teori yang banyak berpengaruh pada awal 1960an adalah teori modernitas. Teori tentang modernitas ini telah memberi banyak pengaruh dalam aspek perubahan politik masyarakat dunia. Baca lebih lanjut

7 November 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Kabinet Bersatu II:Antara Profesionalitas dan Kepentingan Politik

wajah-wajah mentri kabinet bersatu IIPresiden Bambang Sosilo Yudhoyono telah mangkhiri panggung sinetron Cikeas dalam menentuan para mentri yang akan membantunya dalam lima tahun kedepan. Hampir semua yang dipanggil oleh SBY semua terpilih dan menempati pos-pos departemen yang telah ditentuakan. Sebenarnya proses rekretmen yang dilakukan SBY bukanlah audisi yang mentri sebagaimana yang dikabarkan di media massa, tapi semua preses seleksi lewat wawancara, tes psikotes atau tes kesehatan hanyalah formalitas SBY agar masyarakat memahami bahwa proses rekrutmen mentri dilakukan secara ketat lewat seleksi yang telah ditentukan. Terlepas dari proses rekrutmen mentri, kabinet bersatu II didominasi oleh orang-orang partai, yakni 21 dari 34 orang mentri merupakan perwakilan partai sehingga cabinet bersatu II lebih tepat disebut sebagi cabinet politikus (61%) disbanding kabinet professional (39%)[1].
Baca lebih lanjut

6 November 2009 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.