CIVIL SOCIETY : SEBAGAI ASOSIASI MASYARAKAT

Civil Society selain dipahami sebagai ruang publik, gerakan sosial, serta nilai juga dapat dipahami sebagai asosiasi. Dalam hal ini, konsep asosiasi ini merupakan inti dari pemahaman civil society karena memberi kuasa pada rakyat untuk bergabung menjadi sebuah aksi kolektivitas sosial yang kemudian menjadi aktor intemediari yang dapat melakukan resistensi kepada negara dengan menempatkan kelompok – kelompok sosial yang ada sebagai perantara antara negara dan masyarakat. Konsep Tocquevillean memandang bahwa konsep asosiasi dalam civil society ini sebagai suatu komunitas yang luas yang didalamnya tumbuh rasa kepercayaan yang tinggi sehingga masing – masing anggota komunitas tersebut punya keterikatan / inherensitas antar anggota yang nantinya berdampak pada partisipasi publik untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Senada dengan konsep Tocquevillean, Putnam melalui teorisasinya mengatakan bahwa modal sosial pada hakikatnya merupakan praktik dari asosiasi dengan mengembangkan kapasitas untuk kemadirian serta partisipasi masyarakat sebagai warga negara.
Konsep – konsep asosiasi yang digambarkan oleh Putnam dan mahzab Tocquevillean sebagai aktor intermediari dengan menempatkan kelompok – kelompok sosial yang ada untuk melakukan resistensi terhadap dominasi negara mendapat umpan balik yang sebaliknya di India. Dalam hal ini konsep asosiasi yang dirasa “baik” oleh Putnam dan mahzab Tocquevillean seolah sirna dengan kondisi masyarakat yang ada di India. Tantangan pertama datang dari kasus yang terjadi di perkampungan di utara India dimana berbagai kelompok sosial yang ada seharusnya melakukan “tugas mulia” yakni bersikap resis terhadap negara, malahan terjadi sebaliknya. Kelompok – kelompok sosial yang ada malah berkompetisi satu sama lainnya sehingga mempertajam konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini terjadi lantaran adanya segmentasi kelas dalam struktur masyarakat India sehingga rasa satu ikatan sebagai masyarakat sirna oleh konflik sosial yang dipicu kompetisi antar kelompok sosial tadi. Tantangan yang kedua muncul dimana negara mucul sebagai aktor kuat dalam masyarakat India. Negara hadir dalam kelompok sosial yang merupakan kepanjangan tangan negara hadir dalam berbagai kelompok sosial yang murni dari masyarakat. Negara hadir di tengah masyarakat untuk melemahkan berbagai kelompok sosial tersebut supaya masyarakat tetap menjadi objek subordinat dari negara. Hal lain yang terjadi adanya penciptaan mesin politik yang efektif dengan menempatkan masyarakat sebagai sasaran propaganda dan kampanye salah satu partai poltik. Partai politik tersebut berhasil menempatkan mekanisme reward and punishment dalam masyarakat tadi sehingga terjadi pergeseran makna masyarakat sipil yang tadinya netral kemudian terseret dalam dunia politik.
Adapun konsep tentang pemahaman Civil Society sebagai asosiasi dapat dibedakan menjadi tiga ranah antara lain :
• Asosiasi politik / non politik
Dalam konteks civil society sebagai suatu asosiasi politik maka dalam pandangan Habermas mengatakan bahwa konteks civil society sebagai asosiasi politik dapat menumbuhkan pilar – pilar demokrasi deliberatif dalam masyarakat. Konsep demokrasi deliberatif di sini mengacu pada ruang – ruang diskusi publik dalam masyarakat. Ruang diskusi ini nantinya yang akan menjadi pijakan kondisi awal untuk melakukan resistensi terhadap negara. namun dalam hal ini, muncul kecurigaan dalam ruang diskusi ini karena ditunggangi oleh kepentingan pribadi. Menurut Habermas, ruang diskusi ini sarat akan konflik kepentingan pribadi karena terjadi keterkaitan antara public sphere dan private sphere dimana nantinya akan terjadi bias kepentingan dalam ruang publik tersebut sehingga akan memunculkan masalah dalam perumusan kepentingan bersama.
Pandangan Tocqueville, Webber, dan Putnam mengenai konsep civil society sebagai suatu asosiasi non politik berbeda dengan gagasan Habermas. Menurut mereka, antara public sphere dan private sphere merupakan satu kesatuan dimana keduanya saling kait mengkait. Dalam konteks private sphere ini menempatkan peran keramah tamahan pribadi (sociability) untuk menjadi dasar bagi terbentuknya prasyarat public sphere yakni jaringan pertemanan yang kuat, timbulnya jaringan dan kerjasama satu sama lain sehingga basis daripada public sphere akan menguat.
• Asosiasi hierarkis / egaliter
Hierarkis di sini dimaknai sebagai adanya upaya klienteleisme dalam masyarakat sipil terhadap negara. klienteleisme dalam hal ini dapat dimaknai sebagai upaya subordinasi masyarakat sebagai klien terhadap negara sebagai patron dalam struktur yang hierarkis. Dalam pengkualifikasian formasi modal sosial yang hierarkis, Putnam mencontohkan adanya organisasi agama Katolik yang menata umatnya dalam bangunan yang hierarkis sehingga partisipasi demokratis tidak muncul. Contoh yang egaliter, dalam hal ini mengacu pada penguasa lokal di Inggris yang memobilisasi kepentingan antara penyewa tanah dan para pembuat kapal di wilayah kekuasaannya.
• Asosiasi sukarela / askriptif
Dikotomi pembagian dua asosiasi ini didasarkan pada konsep modernitas dan konservatisme yang mewarnai pemaknaannya. Dalam hal ini, asosiasi sukarela merujuk pada konsep modernitas yakni dimana organisasi itu didasarkan pada kebebasan mereka untuk memilih identitas yang cocok untuknya serta kepedulian / keinginan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara asosiasi askriptif merujuk pada ikatan – ikatan primordial, kesukuan, keluarga, dan klan dimana mereka mempertahankan tradisi untuk membatasi masyarakat untuk tetap menjadi satu ikatan. Oleh karena itu, asosiasi sukarela dan asosiasi askriptif dapat dianalogikan sebagai kebebasan untuk asosiasi sukarela dan “keterkekangan” untuk asosiasi askriptif.
Maka dalam hal ini, jika konsep asosiasi ini dikaitkan dalam berbagai konsepsi civil society lainnya maka harus ada kaitannya dengan klasifikasi asosiasi sosial tersebut dalam beberapa bagian untuk menjamin tumbuhnya sikap saling percaya satu sama lain untuk saling bekerja sama mencapai tujuan bersama pula. Adapu pertanyaan besar muncul dalam artikel ini yakni apakah civil society dalam bentuk asosiasi sosial ini dapat memperkuat pilar – pilar modal sosial dalam masyarakat serta menumbuhkembangkan budaya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat ? hingga kini pertanyaan besar itu masih belum terjawab.

One Comment Add yours

  1. dodi berkata:

    BOSSSSSSSSSSS
    YANG DITAIL RICIANNYA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s