Dilema Penerapan Wacana Good Governance

good governanceTerminologi Good Governance diperkenalkan oleh Bank Dunia dalam publikasinya Sub Saharan Africa : From Crisis to Sustainable Growth pada tahun 1989.  Wacana ini memiliki tujuan untuk “memberdayakan masyarakat umum” yang ada di Benua Afrika. Wacana Good Governance sendiri yang bergulir pada dekade tahun 90-an tentunya tidak lepas dari perubahan peta politik dunia yang begitu dinamis kala itu. Adapun perubahan  – perubahan  tersebut ditengarai disebabkan oleh tiga faktor antara lain hilangnya legitimasi, keruntuhan ekonomi, dan protes rakyat[1]. Dalam hal legitimasi kekuasaan, umumnya dalam pola perpolitikan di negara – negara Afrika menganut sistem kediktatoran dan menganut sistem partai tunggal meniru sistem pemerintahan komunis yang ada di Eropa Timur, sehingga ketika medio tahun 1980-an, kemunduran kehidupan perpolitikan yang dialami negara – negara komunis di Eropa Timur yang berujung pada runtuhnya Uni Soviet pada dekade tahun 1990-an turut berimbas dalam kehidupan politik negara – negara Afrika sehingga kemudian muncul pergolakan rakyat karena kesulitan ekonomi domestik yang begitu hebat serta kehidupan perpolitikan yang kacau balau dikarenakan pemerintah (government) gagal dalam mengelola negara. Kegagalan pemerintah ini kemudian dengan bad governance atau poor governance dalam istilah negara – negara Eropa Barat dan Amerika Serikat dalam menyikapi hal tersebut.

Lain halnya yang terjadi Eropa Barat dan Amerika Serikat pada awal tahun 1980 – an, di negara – negara tersebut   sedang berhembus semangat neo liberalisme yang diusung Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yang kemudian memunculkan istilah “Reaganomic” dan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher dengan “ Thatcherisme “ yang kemudian menyusun strategi baru untuk menguasai dunia ketiga (negara – negara Afrika) dan mempertahankan hegemoni dan superioritas kemajuan teknologi  yang dicapai “negara utara” kepada “ negara selatan”. Menyikapi kekacauan ekonomi dan politik yang terjadi di benua hitam pada akhir dekade 1990 – an, negara – negara “utara” kemudian menggulirkan konsep good governance disertai dengan progam – progam pembangunan struktural yang bertujuan “memajukan” kehidupan ekonomi dan politik di negara – negara tersebut. Mengingat bahwa negara – negara Afrika tersebut memiliki pola patronase baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun budaya yang kuat dengan negara penjajahnya dalam hal ini  adalah Prancis, maka dengan sendirinya  wacana good governance dapat diaplikasikan di negara – negara benua hitam yang tedogma akan kesilauan kemajuan teknologi yang dicapai  “ negara – negara utara.” Wacana dalam formula progam pembangunan penyesuaian struktural / Structural Development Adjusment Progams yang ditawarkan oleh negara – negara maju ini direkonstruksi sebagai “resep” yang ampuh untuk memajukan kehidupan sosial politik negara – negara Afrika.

Adapun hal – hal / “resep” yang ditawarkan dalam wacana progam pembangunan penyesuaian struktural antara lain (1) Negara Minimalis, (2) Demokrasi Eksklusioner (3) Pemberdayaan Civil Society (4) Liberalisasi Ekonomi (5) Good Governance. Dalam hal ini wacana – wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

(1) Negara Minimalis

Konsep Negara Minimalis ini diwacanakan sebagai pengurangan porsi pemerintah (government) dalam mengelola kekuasaan negara (state). Berkaca pada kegagalan di masa lalu dimana pemerintah (government) di sebagian besar negara dunia ketiga dalam hal ini negara – negara Benua Afrika yang gagal dalam mengelola kekuasaan negaranya, maka perlu adanya dispersion of power agar pola kekuasaan lebih merata dan tidak menimbulkan absolutisme.

(2) Demokrasi Eksklusioner

Demokrasi eksklusioner ini tak ubahnya sebagai demokrasi prosedural dimana ada wacana keterwakilan dalam proses berdemokrasi. Inti dari konsep demokrasi ini adalah pemilihan umum dan sistem multipartai. Di negara – negara Afrika sendiri, umumnya masih berpegang pada partai tunggal sehingga wacana ini merupakan hal yang terbarukan dalam kehidupan perpolitikan di negara mereka.

(3) Pemberdayaan Civil Society

Sebagai tindak lanjut dari dispersion of power yang telah disebutkan di atas, maka dalam hal ini Civil Society perlu diberdayakan sebagai kekuatan penyeimbang daripada state dalam pola pengaturan kekuasaan pemerintahan sehingga dalam pola relasi kekuasaan di antara dua ranah ini, civil society selain itu akan muncul  economic society merupakan sebagai watchdog (anjing penjaga) kepada state sehingga apabila dalam memerintah, state mengeluarkan policy yang sekiranya kurang berpihak pada civil society, maka tak segan pula masyarakat melakukan demonstrasi besar – besaran.

(4) Liberalisasi Ekonomi

Liberalisasi ekonomi ini dalam persepsi negara – negara barat selain akan memajukan sector ekonomi juga akan berimplikasi pada kehidupan berdemokrasi dalam negara seperti dalam teori Barrington Moore yaitu ”No Bourgouise No Democracy” bahwa sektor ekonomi akan menopang praktik berdemokrasi. Dalam hal ini masyarakat yang berkecimpung dalam sektor ini atau disebut juga economic society merupakan ranah kekuasaan yang sama dengan state dan civil society sebagai implikasi dari dispersion of power. Selain itu, economic society juga berfungsi sebagai watchdog dalam pola relasi pembagian kekuasaan terhadap state.

(5) Good Governance

Good Governance merupakan kulminasi dari konsep negara minimalis yang dijabarkan sebagai penyebaran kekuasaan negara (state) kepada dua ranah dibawahnya yaitu civil society dan economic society yang bersifat timbal balik satu sama lainnya serta negara tidak dipandang sebagai aktor tunggal dalam pemerintahan negara sehingga pola berdemokrasi dalam suatu negara akan lebih terjamin dengan aman dan tentram.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, wacana good governance ini justru mengalami kegagalan dalam aplikasi di negara – negara Benua Afrika baik dalam segi bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini terungkap pada studi kasus di Zambia, Ghana, Pantai Gading, dan negara – negara di Afrika Tengah.  Resep pembangunan struktural yang digadang – gadang sebagai formula dalam menyikapi krisis Afrika justru menjerumuskan sebagian negara – negara Afrika dalam jurang kehancuran. Progam pembangunan penyesuaian struktural yang diusung oleh negara – negara maju ternyata mengandung “cost recovery” yang tidak sedikit bagi negara dunia ketiga utamanya dalam hal ini negara – negara Afrika sehingga sebagian besar negara – negara tersebut jatuh dalam pelukan IMF, World Bank, dan lebih parah lagi pada lembaga donor  Bretton Woods dalam memecahkan persoalan ekonomi yang melanda negara mereka. Tentunya kekisruhan dalam ekonomi akan berimbas pada politik di negara tersebut. Zambia misalnya, negara ini bahkan hampir dicap sebagai Zambia for Sale. Tentunya dalam hal ini privatisasi badan usaha negara  serta ketergantungan ekonomi yang tinggi pada lembaga donor keuangan dunia  mengakibatkan negara – negara tersebut terpuruk.

Dalam hal ini perlu diingat bahwa wacana good governance memberi hak pada negara dunia pertama kepada dunia ketiga untuk melakukan intervensi dalam rangka mempromosikan pandangan pembangunan dan demokrasi serta wacana good governance juga melindungi negara – negara barat dari pengawasan demokratis[2].  Namun dibalik kegagalan wacana good governance, ada kebaikan yang dipetik bahwa wacana good governance turut mendemokrasikan negara – negara di tataran dunia dewasa ini.


[1] Rita Abrahamsen. Sudut Gelap Kemajuan. (Yogyakarta : Lafald). halm 12

 

[2] Rita Abrahamsen. Sudut Gelap Kemajuan. (Yogyakarta : Lafald). halm 43

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s