STABILISASI VS DEMOKRATISASI

Dalam kehidupan bernegara, stabilitas politik merupakan syarat fundamental untuk menopang elemen – elemen pembangun negara itu sendiri seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun stabilitas politik sendiri terdiri dari dua inti pokok yakni partisipasi politik dan pelembagaan institusi negara. Kedua faktor tersebut sangat menentukan maju mundurnya stabilitas politik negara. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa jika stabilitas politik meningkat maka kompleksitas, otonomi, adaptabilitas, dan koherensi pranata politik akan mengikutinya sehingga selain stabilitas politik maka sistem politik yang dibangun akan tetap berdiri tegak. Dalam hal ini, kedua faktor dari stabilitas politik tersebut akan dibahas satu persatu antara lain.
A. Partisipasi Politik
Partisipasi politik merupakan usaha terorganisir dari warga negara untuk memilih pemimpin mereka serta untuk mempengaruhi kebijakan – kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Partisipasi politik sendiri terdapat tiga tahapan penting yakni pada tingkat terendah, partisipasi hanya dibatasi aristokrasi tradisional atau elit birokat; pada tingkat menengah, kelompok kelas menengah telah memasuki arena politik; pada jenjang teringgi; elit, kelas menengah, dan masa rakyat semuanya mengambil prakarsa dan terjun langsung dalam kancah politik . Dalam konteks historis pada awal 20, era modernisasi menyerebak dalam masyarakat Eropa menuntut adanya perubahan kekuasaan rezim tiran ke arah demokratisasi. Hal itu terjadi karena partisipasi politik masyarakat ditutup oleh rezim otoriter. Umumnya gerakan – gerakan untuk membuka keran partisipasi politik tersebut biasanya dilakukan oleh kaum proletar sebagai imbas dari industrialisasi besar – besaran yang dilakukan oleh negara. Kelas – kelas yang lain seperti kelas borjuasi pun “ setengah hati” untuk mendukung gerakan kaum proletar tersebut karena mereka sendiri merasa beruntung dengan keadaan yang diciptakan rezim karena rezim memberikan partisipasi politik yang begitu besar bagi mereka sehingga mereka dapat mendikte kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh rezim tersebut dengan memanfaatkan hubungan patrimonial yang kuat. Walhasil kaum proletar terutama kelas – kelas buruh dibantu oleh masyarakat lainnya pun mengadakan suatu gerakan massa yang besar – besaran seperti yang terjadi di Polandia dan Rusia dapat menumbangkan rezim tirani dan menggantinya dengan rezim demokratik (kecuali di Rusia).

B. Pelembagaan Politik
Selain partisipasi politik yang dibutuhkan dalam pembangunan stabilitas politik suatu negara, pelembagaan insitusi politik diperlukan untuk melembagakan partsipasi politik dari masyarakat. Dalam memaahami pelembagaan politik ini terdapat dua pembilahan mendasar antara hubungan pelembagaan politik dengan partisipasi politik yakni sistem politik dengan pelembagaan politik yang rendah dengan partisipasi politik yang tinggi dimana kekuatan sosial menggunakan cara mereka sendiri berkasi di tengah – tengah arena politik disebut sebagai negara pretorian sedangkan sistem politik yang pelembagaan politik serta diimbangi dengan adanya partisipasi politik yang tinggi disebut sebagai negara kerakyatan. (civic polities) Dalam konteks ini, negara praetorian biasanya terjadi di negara yang akar pembangunan demokrasinya belum menancap kuat dalam masyarakat sehingga mereka belum mampu melakukan usaha – usaha resistensi terhadap negara belum kuat seperti di negara – negara Amerika Selatan yang notabene sebagian besar dipimpin oleh rezim diktator militeristik, sebaliknya negara dengan pelembagaan serta partisipasi politik yang kuat biasanya memiliki tradisi demokrasi yang panjang seperti negara – negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Khusus untuk negara yang “dicap” praetorian, bila lembaga politik lemah terhadap negara maka diperlukanlah stabilitas dalam bentuk institusionalisasi partai politik contohnya adalah Meksiko dengan PRI (Partide Revolucionario Institucional), partai ini disebut sebagai lembaga super politik di Meksiko karena lembaga ini mampu melakukan resistensi terhadap militer malahan melebihi koherensi militer itu sendiri .

C. Contoh Kasus Stabilisasi Vs Demokratisasi : Indonesia pada Masa Orde Baru
Indonesia pada saat Orde baru boleh dibilang mempraktikan pseudo democracy (demokrasi semu) dalam kehidupan perpolitikannya. Demokrasi semu ini dapat dilihat sebagai negara yang seolah ingin mencitrakan sebagai negara dengan rezim yang “ demokratis “ yakni menyelenggarakan pemilihan umum walaupun dalam praktiknya tetap saja otoriter. Dalam hal ini, selama Presiden Soeharto berkuasa lebih menitik beratkan pada stabilisasi politik kemudian stabilitas ekonomi daripada membangun iklim demokratisasi dalam masyarakat. Stabilitas politik mutlak diperlukan untuk membangun Indonesia yang kacau balau pasca G 30 S PKI. Adapun langkah – langkah yang diambil dalam melakukan stabilitas politik antara lain seperti Operasi Khusus (Opsus), BAKIN, LAKSUS, dan KOPKAMBTIB . Selain itu militer di Indonesia juga diberi peran lebih besar daripada sekedar urusan pertahanan dan keamanan oleh negara untuk andil dalam menciptakan “stabilitas politik” dengan Dwi Fungsi ABRI. Dengan instrumen – instrumen tersebut, Negara dengan kuatnya mereduksi bahkan “menghilangkan” gerakan – gerakan demokratisasi negara dan segala bentuk pemikiran kritis yang ditujukan negara oleh masyarakat yang biasanya dipelopori intelektual kampus. Bagi Orde Baru, Demokratisasi melalui pilarnya yakni pemilu dan partai politik pun “dirancang” agar tampak “ demokratis “ seperti kebijakan floating mass, fusi partai selain Golkar, prinsip monoloyalitas bagi birokrat. Kebijakan – kebijakan itu pun hanya ditujukan kepada partai negara (Golkar) untuk terus memperkuat stabilitas rezim sehingga Golkar pun selalu menang dalam berbagai pemilu hingga pemilu 1997. Melihat keadaan di atas, pemikiran – pemikiran demokrasi murni dari, oleh, dan umtuk rakyat sulit mendapat tempat selama Orde Baru berkuasa hingga kejatuhannya pada 21 Mei 1998.

DAFTAR PUSTAKA

Gaffar, Affan. 2006. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Huntington, Samuel P. 2004. Tertib Politik Pada Masyarakat yang sedang Berubah. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
Lipset, Seymour Martin. 2006. Political Man. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s